Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diklaim pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu hambatan perdagangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia membuka diri bagi operator luar negeri, termasuk Mastercard ataupun Visa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Untuk di sektor kartu kredit itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, (langsung),” kata Airlangga dalam konferensi pers daring pada Jumat, 25 April 2025. Dia juga menekankan semua pihak dari luar yang ingin bekerja sama memiliki kesempatan yang sama. Soal QRIS yang disinggung AS, Airlangga menyebutnya hanya sebagai masalah penjelasan.
Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan kerja sama Indonesia dengan negara lain untuk QRIS atau fast payment lainnya bergantung pada kesiapan masing-masing negara. Destry juga menyebut hingga kini penggunaan Visa dan Mastercard masih dominan di Indonesia.
“Jadi kami tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa tidak?” ujar Destry kepada wartawan dalam acara Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada 31 Maret 2025, United States Trade Representative (USTR) mencatat sejumlah hambatan tarif maupun nontarif yang dihadapi negara tersebut dengan para mitra dagang, termasuk Indonesia. Pengggunaan QRIS pun turut disorot.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa bank dan perusahaan penyedia jasa pembayaran asal Amerika Serikat merasa tidak dilibatkan saat Bank Indonesia membuat kebijakan mengenai QRIS.
“Stakeholder internasional tidak diberitahu potensi perubahan akibat kebijakan ini ataupun diberi kesempatan untuk memberi pandangan mengenai sistem ini, termasuk bagaimana QRIS bisa didesain untuk terkoneksi dengan sistem pembayaran yang sudah ada,” tulis USTR.
Pilihan Editor: Dilema Kenaikan Tarif Royalti Tambang: antara APBN dan Bisnis
Foto 
