Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menanggapi kritik soal pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Menurut dia, megaproyek itu justru adalah solusi bagi masa depan Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ihwal mahalnya proyek IKN ini, Lutfi menilai pemindahan IKN ini penting karena akan menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari polusi, listrik, dan sampah. "Jokowi ahli dalam menyelesaikan masalah yang akan datang dengan solusi masa depan," katanya lewat Instagram pribadinya, @m.lutfi , pada Kamis, 30 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia membayangkan pada tahun 2045 kota Jakarta dan Bandung akan bergabung menjadi satu kota. Saat itu, ia memperkirakan jumlah penduduknya bisa mencapai 75 juta orang. Karena itu, ia memperkirakan berbagai masalah akan mundul.
"Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibu kota, baru dipikirkan nanti. Akan menjadi sebuah problem yang tidak bisa diselesaikan di masa itu," kata dia. Karena itu, ia menekankan jangan sampai pemerintah menyelesaikan persoalan masa yang akan datang dengan solusi masa lalu.
Oleh sebab itu, menurut Lutfi, pemikiran Jokowi memindahkan ibu kota sebetulnya menunjukkan kapasitas kepala negara yang ahli menyelesaikan masalah yang akan datang. Dia pun merujuk pada proyek MRT yang diinisiasi Jokowi saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Ia berujar MRT adalah proyek yang pertama kali diselesaikan oleh Jokowi. MRT pun, ucapnya, sempat ditolak para politikus karena dianggap subsidinya terlalu tinggi. Tetapi, Jokowi tetap memprioritaskan proyek tersebut.
"Beliau mengatakan bahwa manfaat MRT ini sangat tinggi dan lihat MRT yang pertama selesai, yang kedua langsung dibangun," kata Lutfi.
Adapun salah satu kritik soal IKN juga disampaikan oleh calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedang. Ia menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan.
Bila pemerintah ingin mewujudkan pemerataan ekonomi, menurut Anies, maka semestinya pembangunan dilakukan secara merata di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara, dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan.
Dengan kondisi itu, menurut Anies, ada yang tidak sinkron antara tujuan dengan pelaksanaannya. Capres dari Koalisi Perubahan tersebut menilai Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat.
Sehingga, kesetaraan pembangunan bagi semua mestinya menjadi prioritas kerja pemerintah. "Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah intisari mengapa kita merdeka," kata Anies lebih lanjut soal kritiknya terhadap IKN.
RIANI SANUSI PUTRI | TIFFANI ANGELICA
Foto 
