Risiko Buruk Izin Tambang untuk Ormas

Rencana pemerintah mengalihkan izin usaha tambang yang sudah dicabut ke ormas berisiko membuka celah jual-beli izin tambang.

21 Maret 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Penambang tradisional memahat dinding lubang yang mengandung emas di Pertambangan Rakyat, Desa Anggai, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, 3 Februari 2024. ANTARA/Andri Saputra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah berencana mengalihkan izin usaha tambang hasil seleksi tim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia khusus untuk ormas, koperasi, dan UKM. Namun kritik mengiringi kebijakan anyar ini.
Ormas, koperasi, dan UKM dinilai sulit mengelola tambang lantaran butuh modal besar, teknologi tinggi, serta keahlian khusus untuk beroperasi.
Kebijakan tersebut dinilai membuka celah jual-beli izin tambang.

ORGANISASI KEMASYARAKATAN atau ormas, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UKM) berpeluang mengelola tambang mineral dan batu bara. Pemerintah berencana mengalihkan izin usaha tambang hasil seleksi tim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia khusus buat para pemain baru tersebut. Namun kritik mengiringi kebijakan anyar ini.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

bahlil-lahadalia

ormas

tambang

bahlil

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025