Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkonfirmasi pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah selesai.
Pemerintah berniat memberi jatah operasi 20 tahun lagi sampai 2061. Hak ini akan ditukar dengan 10 persen saham di Freeport yang bakal menjadi milik holding badan usaha milik negara bidang pertambangan, MIND ID.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bachtiar menilai tak ada urgensi buru-buru menambah masa operasi Freeport di Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah hingga merevisi aturan untuk satu kepentingan khusus.
REVISI PERATURAN Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah mendekati tahap akhir. Perubahan tersebut diduga untuk melapangkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkonfirmasi pembahasan revisi aturan itu sudah selesai. "Posisinya sekarang sudah sampai di Kemensetneg untuk permohonan penetapan presiden," ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hantor Situmorang kepada Tempo, kemarin, 17 Maret 2024.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Retno Sulistyowati dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
