Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos tidak sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Sosial. Total anggaran perlinsos dalam APBN 2024 Rp 496,8 triliun, namun hanya sebagian masuk Kementerian Sosial atau Kemensos, yaitu Rp 75,6 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu memang untuk program kartu sembako PKH (program keluarga harapan) dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani menjelaskan, dalam APBN 2024 anggaran perlinsos mencapai Rp 496,8 triliun. Kementerian Sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp 75,6 triliun. Sisanya, di antaranya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan.
Kemendikbudrustek menggunakan anggaran perlinsos untuk berbagai program bantuan terhadap siswa-siswa dan mahasiswa yang tidak mampu. Antara lain, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang jumlahnya sebesar Rp 30 triliun.
Kementerian Kesehatan, tutur Sri Mulyani, mendapatkan anggaran Rp 49 triliun yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan. Rp 49 triliun juga digunakan untuk pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
Kemudian ada penyaluran anggaran secara langsung kepada masyarakat desa melalui bantuan langsung tunai desa sebesar Rp 10,7 triliun. Rp 330 triliun lainnya, kata dia, digunakan untuk subsidi energi, seperti subsidi BBM, LPG, dan listrik.
"Memang tidak melalui Kementerian lembaga tapi kita langsung membayar kepada eksekutornya yaitu PLN atau Pertamina," ucap Sri Mulyani.
Dana perlindungan sosial juga disalurkan untuk subsidi perumahan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan dana ini, masyarakat dapat membeli rumah dengan kredit yang disubsidi oleh pemerintah. Lalu masih ada dana untuk penanggulangan bencana.
Sebelumnya Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menjelaskan masifnya bansos pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Menurut Esti, bansos mengalir tiada henti jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari.
Menganggapi hal itu, Risma mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Sebab, dari total anggaran perlindungan sosial Rp 497 triliun pada APBN 2024, Kemensos hanya kebagian Rp 78 triliun. Menurut Risma bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos, sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos. Banjir bansos selama periode kampanye Pemilu 2024 sendiri ditengarai sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Pilihan Editor: Daftar Mudik Gratis BUMN 2024, Ini Jadwal dan Tautan Pendaftaran
Foto 
