Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi kabupaten lengkap pada akhir tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai menyerahkan delapan sertifikat tanah di Desa Lodtunduh, Gianyar, Rabu 24 Mei 2023.
“Kami mendorong terus sinergi antara kantor pertanahan dan pemda Gianyar agar terus melakukan perbaikan data baik fisik maupun yuridis sehingga paling tidak akhir tahun 2023 Gianyar bisa dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap,” kata dia.
Hingga saat ini, sebanyak 95 persen bidang tanah di Bali atau 1,9 juta dari 2,1 juta bidang telah tersertifikasi, dan khusus Gianyar telah mencapai 96 persen.
Hadi berharap agar Gianyar menyusul Badung, yaitu kabupaten pertama di Indonesia yang hari ini Kamis 25 Mei 2023, akan dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap.
Menurutnya, salah satu yang membuat Kabupaten Gianyar cepat dalam mengurus sertifikat tanah adalah berkat kerja sama pemerintah daerah yang gencar mengajak warga melakukan gema patas sejak tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selanjutnya: Target Bali pada pertengahan 2024 jadi provinsi lengkap
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Program gema patas memang sudah dilaksanakan dengan baik khususnya di Gianyar, memang betul ini (memasang patok) untuk anti serobot, anti caplok, dan anti cekcok. Kalau sertifikatnya sudah baik, artinya secara spasial tidak akan ada tumpang tindih, kemudian bisa dimasukkan dalam sistem digital baik fisik maupun yuridis akurat,” jelas Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa upaya gema patas adalah hal yang penting, di mana tujuannya untuk menentukan batas kepemilikan tanah.
Hal ini akan mempermudah pemerintah daerah, sehingga ketika batasnya sudah ditentukan, data terakumulasi, maka pihaknya hanya perlu pemetaan dan mengeluarkan sertifikat.
Di hadapan delapan masyarakat penerima sertifikat tanah, Hadi menjelaskan keuntungan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mereka lakukan.
Dengan program tersebut, masyarakat akan memiliki kepastian hukum atas tanahnya, investor akan tenang karena seluruh tanah terdata jelas, dan mafia tanah tidak akan memiliki celah untuk masuk.
“Dengan program PTSL yang berjalan baik dampak ekonomi bisa dirasakan. Saya yakin dengan program ini kabupaten-kabupaten menyusul, dan Bali pertengahan 2024 bisa jadi provinsi lengkap,” tutupnya.
Pilihan Editor: Akan Temui Menkeu, Kepala BPN Minta Anggarannya Ditambah Jadi Rp 15 T untuk PTSL
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
