Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Bidik Gianyar Jadi Kabupaten Lengkap pada Akhir 2023, Ini Rencana Kepala BPN

BPN menargetkan Kabupaten Gianyar, Bali, segera menjadi kabupaten lengkap pada akhir tahun 2023.

26 Mei 2023 | 16.00 WIB

Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Perbesar
Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi kabupaten lengkap pada akhir tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai menyerahkan delapan sertifikat tanah di Desa Lodtunduh, Gianyar, Rabu 24 Mei 2023.

“Kami mendorong terus sinergi antara kantor pertanahan dan pemda Gianyar agar terus melakukan perbaikan data baik fisik maupun yuridis sehingga paling tidak akhir tahun 2023 Gianyar bisa dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap,” kata dia.

Hingga saat ini, sebanyak 95 persen bidang tanah di Bali atau 1,9 juta dari 2,1 juta bidang telah tersertifikasi, dan khusus Gianyar telah mencapai 96 persen.

Hadi berharap agar Gianyar menyusul Badung, yaitu kabupaten pertama di Indonesia yang hari ini Kamis 25 Mei 2023, akan dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap.

Menurutnya, salah satu yang membuat Kabupaten Gianyar cepat dalam mengurus sertifikat tanah adalah berkat kerja sama pemerintah daerah yang gencar mengajak warga melakukan gema patas sejak tahun lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Selanjutnya: Target Bali pada pertengahan 2024 jadi provinsi lengkap

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini



“Program gema patas memang sudah dilaksanakan dengan baik khususnya di Gianyar, memang betul ini (memasang patok) untuk anti serobot, anti caplok, dan anti cekcok. Kalau sertifikatnya sudah baik, artinya secara spasial tidak akan ada tumpang tindih, kemudian bisa dimasukkan dalam sistem digital baik fisik maupun yuridis akurat,” jelas Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa upaya gema patas adalah hal yang penting, di mana tujuannya untuk menentukan batas kepemilikan tanah.

Hal ini akan mempermudah pemerintah daerah, sehingga ketika batasnya sudah ditentukan, data terakumulasi, maka pihaknya hanya perlu pemetaan dan mengeluarkan sertifikat.

Di hadapan delapan masyarakat penerima sertifikat tanah, Hadi menjelaskan keuntungan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mereka lakukan.

Dengan program tersebut, masyarakat akan memiliki kepastian hukum atas tanahnya, investor akan tenang karena seluruh tanah terdata jelas, dan mafia tanah tidak akan memiliki celah untuk masuk.

“Dengan program PTSL yang berjalan baik dampak ekonomi bisa dirasakan. Saya yakin dengan program ini kabupaten-kabupaten menyusul, dan Bali pertengahan 2024 bisa jadi provinsi lengkap,” tutupnya.

Pilihan Editor: Akan Temui Menkeu, Kepala BPN Minta Anggarannya Ditambah Jadi Rp 15 T untuk PTSL

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus