Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Cara Menteri Edhy Prabowo Tekan Harga Pakan Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji mengatasi tingginya harga pakan ikan yang banyak dikeluhkan para pembudidaya.

8 Desember 2019 | 06.40 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan sambutan pada rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari
Perbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan sambutan pada rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji mengatasi tingginya harga pakan ikan yang banyak dikeluhkan para pembudidaya.

Setidaknya ada langkah yang akan dilakukan. Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan bantuan mesin pembuat pakan ikan modern ke balai perbenihan dan budidaya ikan. Hadirnya mesin yang disertai dengan pelatihan diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat setempat tentang tata cara membuat pakan ikan yang berkualitas baik.

"Di samping itu, kami juga akan bantu setiap kelompok-kelompok pembudidaya ikan melalui pakan ikan mandiri untuk mengatasi permasalahan pakan ikan yang mahal," kata Edhy dikutip Bisnis dari keterangan pers, Sabtu, 7 Desember 2019.

Pakan ikan mandiri merupakan alternatif bagi para pembudidaya perikanan untuk mengurangi ketergantungan pada pakan industri. Selama beberapa tahun terakhir, KKP terus memberikan bantuan pakan ikan mandiri kepada sejumlah pembudidaya yang menjadi salah satu prioritas KKP periode 2019-2024.

Langkah kedua, Edhy menegaskan KKP akan menjalin komunikasi dengan pengusaha pembuat pakan guna mencari solusi terhadap tingginya harga pakan. Sebab, hal ini berimbas pada mahalnya ongkos produksi para pembudidaya sehingga menurunkan gairah industri beberapa tahun belakangan.

Lima tahun yang lalu, kata Edhy, ongkos produksi pembudidaya dari pakan ikan saja sekitar 40 persen, sekarang sudah 70 persen. "Nah, ini ada naik 30 persen dalam lima tahun itu masalahnya gimana? Kami mau tahu apakah itu masalahnya di distribusi atau terlalu banyak perantara jadi banyak tengkulaknya? Ini akan kita cari jalan keluarnya," katanya.

KKP juga akan kembali menghidupkan komisi-komisi yang pernah terbentuk. "Komisi tuna dan lain sebagainya untuk menjaring informasi dan masukan-masukan setiap saat," ujar Edhy.

Hingga saat ini, KKP mencatat produksi sekitar 7 juta ton bibit ikan per tahunnya. Diharapkan angkanya meningkat setiap tahun. Edhy mengatakan sudah membuat pola modelnya seperti apa untuk perikanan budidaya, baik di air tawar, air payau, maupun air laut.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menerangkan bahwa salah satu masalah utama yang mengemuka di hampir seluruh kabupaten di Jawa Tengah misalnya, adalah ketersediaan induk unggul. Khususnya untuk komoditas ikan air tawar seperti gurame, nila, dan lele.

Oleh karena itu, KKP terus memacu pemulaan induk unggul ikan air tawar untuk mendukung ketersediaan benih berkualitas sekaligus ketersediaan induk bagi masyarakat.

Di samping itu, untuk mewujudkan kualitas benih dan.induk yang unggul, keberadaan Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) di kawasan budidaya akan menjadi hal yang esensial. "KKP bekerja sama dengan pemerintah daerah akan menghidupkan kembali Posikandu yang belum beroperasi secara maksimal guna menyukseskan keberlanjutan perikanan budidaya," kata Slamet.

BISNIS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus