Dampak Kasus Korupsi, PT Timah Hadapi Tambang Ilegal dan Krisis Internal

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengungkap maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan pelat merah itu di Bangka Belitung. Sepanjang Januari hingga April 2025, tercatat ribuan kasus penambangan tanpa izin, baik di darat maupun laut. “Luar biasa kondisi yang sekarang dihadapi, terutama sejak ada kasus Harvey Moeis dan kawan-kawan,” ujar Restu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 14 Mei 2025.

Harvey Moeis merupakan terpidana kasus korupsi tata niaga timah periode 2016–2022. Ia divonis 20 tahun penjara, dijatuhi denda Rp1 miliar, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp240 miliar.

Data internal PT Timah mencatat pada April 2025 terdapat 175 kasus tambang ilegal di daratan Bangka, 890 kasus di laut Bangka, dan 110 kasus di daratan Belitung. Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, PT Timah mengambil sejumlah langkah seperti mengusir pelaku dari area IUP, menarik ponton ke pesisir, membongkar peralatan tambang, hingga menyerahkan pelaku ke Polres setempat.

Restu menegaskan bahwa aktivitas ilegal itu tak hanya merusak sumber daya dan cadangan bijih timah, tetapi juga berdampak pada lingkungan. “Sekarang hampir operasional perusahaan dikendalikan bukan oleh PT Timah secara langsung. Sudah ratusan kali kami lakukan penindakan,” ujar purnawirawan TNI AD itu.

Selain persoalan tambang ilegal, Restu juga mengakui penurunan kinerja pegawai setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi di IUP PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. “Kinerja personel PT Timah sangat jatuh karena hampir kehilangan keyakinan terhadap pimpinan, manajemen. Bahwa ternyata seluruh jajaran PT Timah seolah tidak mampu berbuat,” kata dia.