Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Daya Beli Melemah, INDEF Minta Pemerintah Hati-hati Susun Kebijakan

INDEF meminta pemerintah lebih teliti menyusun kebijakan yang terkait dengan melemahnya daya beli masyarakat.

11 November 2017 | 06.57 WIB

Suasana pertokoan di Pasar Glodok yang sepi pengunjung, Jakarta, 18 Juli 2017. Di sejumlah lorong Pasar Glodok banyak toko yang mulai ditinggalkan pemiliknya. Tempo/Tony Hartawan
Perbesar
Suasana pertokoan di Pasar Glodok yang sepi pengunjung, Jakarta, 18 Juli 2017. Di sejumlah lorong Pasar Glodok banyak toko yang mulai ditinggalkan pemiliknya. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah lebih teliti menyusun kebijakan yang terkait dengan melemahnya pertumbuhan konsumsi masyarakat atau penurunan daya beli.

Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November 2017, pertumbuhan konsumsi masyarakat memang melambat dari angka 4,95 persen pada triwulan II 2017 menjadi 4,93 persen pada triwulan III.

Baca juga: Sri Mulyani Optimistis Ekonomi Kuartal IV 2017 Tumbuh 5,3 Persen

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ini seperti penyakit ekonomi, jadi harus didiagnosa. Jika salah mendiagnosa, kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran. Jadi harus paham betul masalah ekonomi sekarang," ujar peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus saat berdiskusi dengan awak media di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Menurut Heri, menurunnya konsumsi di triwulan II 2017 dipengaruhi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan Rp 1 hingga 2 juta. "Penurunan konsumsi masyarakat terlihat dari nilai indeks penjualan riil (IPR) yang menurun, terutama di sektor makanan dan minuman, tembakau, serta sandang."

Lemahnya pertumbuhan konsumsi, khususnya pada konsumsi rumah tangga disayangkan INDEF, mengingat kontribusinya yang besar pada pertumbuhan ekonomi

Menurunnya daya beli masyarakat pun dipicu tekanan global maupun dari dalam negeri.

Tekanan domestik yang diungkap Heri adalah tingginya harga kelompok barang yang bisa diatur pemerintah, seperti tarif dasar listrik. Pencabutan subsidi tarif dasar listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) berdampak bagi masyarakat dengan daya beli menengah ke bawah.

"Itu kita klasifikasikan level masyarakat berdasarkan kemampuan pengeluarannya, ada 20 persen tertinggi, 40 persen menengah, dan 40 persen terbawah," kata dia.

Harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO) hingga batu bara yang anjlok di pasar global memicu perlambatan daya beli. Pasalnya, tak sedikit masyarakat di daerah yang menitikberatkan pendapatan dari ekspor komoditas tersebut.

Mewakili INDEF, Heri mewanti-wanti pemerintah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk menjagapertumbuhan konsumsi masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat, menurut dia tak menyumbang dampak positif bila diikuti kenaikan harga barang. "Jaga alur distribusi, cegah penimbunan dan segala macamnya," katanya

Yohanes Paskalis

Mulai ditempa di Tempo sebagai calon reporter sejak Agustus 2015. Berpengalaman menulis isu ekonomi, nasional, dan metropolitan di Tempo.co, sebelum bertugas di desk Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo sejak Desember 2017. Selain artikel reguler, turut mengisi rubrik cerita bisnis rintisan atau startup yang terbit pada edisi akhir pekan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus