Menagih Piutang Pajak hingga ke Negeri Orang

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berkomitmen terus memburu pengemplang pajak meskipun mereka berada di luar negeri atau di luar yurisdiksi Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa pembaruan data dan informasi mengenai wajib pajak terus dilakukan, termasuk yang berkaitan dengan tagihan piutang pajak.

Menurut dia, Ditjen Pajak telah memperoleh data dan informasi mengenai wajib pajak dari mekanisme pertukaran informasi otomatis dengan lembaga serta institusi yang berwenang, termasuk perbankan. Terlebih, setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty bergulir pada 2016, Ditjen Pajak memiliki akses yang luas terhadap data keuangan para wajib pajak untuk melakukan uji kepatuhan.

“Kami juga telah membangun sistem administrasi perpajakan yang disebut core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan untuk mempermudah pengawasan,” ujar Suryo, kemarin.

Baca juga: Tagihan Macet Piutang Pajak

Sistem yang terintegrasi tersebut diharapkan memudahkan pengawasan terhadap wajib pajak lantaran adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah. Saat ini Ditjen Pajak hanya memiliki 44.600 pegawai untuk mengawasi lebih dari 15 juta wajib pajak efektif. 

"Sangat tidak mungkin melakukan marking to marking, atau satu wajib pajak dengan satu petugas pajak,” ia mengungkapkan.

Sistem informasi tersebut, kata Suryo, mampu menggambarkan profil risiko para wajib pajak yang didasarkan pada kebiasaan pelaporan data perpajakan hingga performa kepatuhan pembayaran pajak. Jika wajib pajak tergolong berisiko tinggi, akan dimasukkan ke dalam prioritas penanganan yang mengacu pada masa kedaluwarsa penetapan status pembayaran pajak setiap lima tahun. 

“Dengan sistem yang lebih baik, kami berharap bisa lebih mudah (menagih pajak), dan ujung-ujungnya penerimaan pajak semakin baik,” katanya.