Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara soal dampak gaji pegawai negeri sipil (gaji PNS) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik bersamaan dan dampaknya pada inflasi pada tahun 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Perry memperkirakan kenaikan gaji ASN bakal mendorong permintaan karena mengerek tingkat konsumsi dan mendorong pertumbuhan. "Tapi tingkat pertumbuhan dari permintaan masih di bawah kapasitas nasional, sehingga tidak akan mengganggu pencapaian inflasi,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Kantor BI, Jakarta, Kamis, 23 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia memprediksi laju inflasi pada tahun 2024 bakal berada di rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Angka ini lebih rendah dari perkiraan inflasi pada 2023 yang berkisar 2 persen hingga 4 persen.
Hal senada disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman. Ia menilai kenaikan gaji ASN dan UMP hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi. “Dampak dari UMP, kalau dengan 5 persen kenaikan itu, hanya 0,04 persen ke inflasi kita,” tuturnya.
Sebelumnya, tercatat 34 Provinsi telah mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang resmi akan berlaku pada 2024. Salah satunya adalah Pemprov Jakarta yang resmi menaikkan UMP 3,6 persen pada tahun depan. Pada saat yang sama, gaji ASN bakal dinaikkan 8 persen.
Lebih jauh, Bank Indonesia memastikan bakal terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk memastikan inflasi tetap terkendali.
Per Oktober 2023, indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 2,56 persen secara tahunan atau sedikit lebih tinggi dari inflasi pada September 2023 sebesar 2,28 persen.
Inflasi inti tercatat sebesar 1,91 persen secara tahunan atau menurun dari bulan sebelumnya sebesar 2 persen sebagai hasil dari konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia.
Adapun inflasi kelompok volatile food tetap terjaga sebesar 5,54 persen secara year on year, sejalan dengan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Inflasi kelompok administered prices tercatat 2,12 persen secara tahunan, sedikit meningkat dari level bulan sebelumnya sebesar 1,99 persen.
Perry menegaskan bahwa BI akan terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi. "Termasuk dampak tingginya harga energi global, harga pangan domestik, dan tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation."
ANTARA
