Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diperkirakan secara tak langsung bakal menimbulkan gejolak di pasar properti khususnya terhadap ibu kota semula yakni Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi menyebutkan, kalangan pasar merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang ibu kota baru di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat pekan lalu. Meski belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nawawi menjelaskan, keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota adalah keputusan tepat, namun tidak yakin bisa segera selesai dalam waktu singkat. Dampaknya ke pasar properti di Jakarta diperkirakan akan terlihat langsung di bidang pemerintahan, bisnis, atau industri.
"Kalau orang-orangnya pindah ke sana (Kalimantan), aktivitas properti di sini (Jakarta) akan berkurang," ujar Nawawi, Ahad, 18 Agustus 2019. Ia memperkirakan properti di Jakarta bakal dijual dan nilainya turun.
"Dampaknya ke value tanah, dari per lokasi akan bergetar, entah ke atas atau ke bawah. Harga propertinya juga akan terpengaruh," kata Nawawi.
Dengan itu, penjualan pengembang juga dikatakan akan terpengaruh karena sentimen penjualan properti tak diikuti oleh ramainya pembeli. "Dalam jangka panjang, pengembang besar banyak bangun ribuan hektare itu perlu waktu 30-40 tahun, butuh banyak masyarakat dan bisnis yang terlibat. Kalau targetnya 7 atau 10 tahun saja saya enggak yakin."
Sementara itu, dari segi biaya, pemindahan ibu kota ditaksir menelan anggaran Rp 466,06 triliun. Biaya tersebut rencananya diambil dari APBN dengan porsi Rp 74,4 triliun, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 265,23 triliun, dan kerja sama pemanfaatan dengan swasta yang senilai Rp 127,38 triliun.
Adapun tiga provinsi kandidat lokasi ibu kota baru yang disebut-sebut adalah Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Ketiga provinsi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sudah dipertimbangkan pemerintah.
Bappenas memaparkan kelemahan di Kalteng berada di isu pembakaran lahan gambut, banjir, adanya sejarah konflik horisontal, serta jauhnya jarak calon lokasi ibu kota dengan pelabuhan yang mencapai sekitar 219 kilometer (km). Kelebihan provinsi itu yakni memiliki teritori yang besar, punya sumber air tawar melimpah, serta berada di posisi yang strategis untuk pertahanan dan keamanan ibu kota baru.
Untuk Kalsel, seperti dikutip dari laman resmi Bappenas, kelemahan yang terungkap adalah jauhnya jarak calon lokasi ibu kota dengan bandara dan pelabuhan, yang masing-masing harus ditempuh selama 6,5 jam dan 7 jam perjalanan. Selain itu, sebagian besar lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan harus membebaskan lahan masyarakat, serta kualitas air dan daya dukung air tanah yang rendah.
Kelebihannya, Kalsel berada di tengah Indonesia. Provinsi ini berada dalam cakupan pelayanan jalan nasional, aman dari banjir, dan secara historis tidak pernah terjadi konflik sosial. Sementara itu, kelemahan Kaltim adalah lokasi calon ibu kotanya dekat dengan bekas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketersediaan sumber daya air tanah yang minim.
Namun, bila dijadikan ibu kota baru, Kalsel unggul dalam hal keamanan lokasi dari kebakaran hutan. Selain itu daerah tersebut dekat dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda, jarak menuju pelabuhan dan bandara tidak jauh, serta ada ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih.
BISNIS
Foto 
