Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati membeberkan langkah yang dilakukan pemerintah terkait sistem logistik nasional, yakni penguatan sistem transportasi logistik yang transparan, terintegrasi, dan terkendali (Robust).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemenhub merespons laporan Bank Dunia soal Logistics Performance Index (LPI) Indonesia 2023 yang turun 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (pada 2018).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Sistem transportasi logistik ini mengakomodir tercapainya nilai optimum atas semua factor index dari Logistic Performance Index yang di pantau World Bank,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 21 Juli 2023.
Lebih rinci, Adita mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama, implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang merupakan platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse) dengan memfasilitasi kolaborasi kementerian lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.
Kedua, implementasi inaportnet, sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet. Tujuannya untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan. “Termasuk sistem layanan badan usaha,” tutur Adita.
Selanjutnya, implementasi Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information). “Pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous),” ucap dia.
Pengukuran Bank Dunia itu dilakukan di 139 negara. Data LPI 2023 menempatkan Singapore pada peringkat pertama dengan skor 4,3, diikuti Finlandia (4,2), Denmark (4,1), dan Jerman (4,1). Pada 2018, peringkat pertama adalah Jerman dengan skor 4,2, sementara Singapura pada peringkat 7 dengan skor 4,0.
Di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapura adalah Malaysia (peringkat 31), diikuti Thailand (37), Filipina (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Kamboja (116), dan Laos (82). LPI 2023 ini tidak mencakup Brunei dan Myanmar yang pada 2018 berada di peringkat 80 dan 137.
Selanjutnya: CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi....
CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan dari delapan negara ASEAN, hanya tiga negara yang naik peringkat dibandingkan periode sebelumnya yaitu pada 2018. Singapore naik 6 peringkat menjadi peringkat pertama. “Kenaikan peringkat lebih tinggi dicapai Filipina (naik 13 peringkat) dan Malaysia (10 peringkat)," ujar Setijadi.
Sementara, dia melanjutkan, LPI Indonesia anjlok 17 peringkat dari peringkat 46 (2018) menjadi 63 (2023) dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3. Analisis SCI, kata Setijadi, menunjukkan dari enam dimensi LPI Indonesia 2018 dan 2023, yang mengalami kenaikan adalah customs (dari 2,7 menjadi 2,8) dan infrastructure (dari 2,895 menjadi 2,9).
"Dari empat dimensi yang mengalami penurunan, penurunan terbesar pada dimensi timelines (dari 3,7 menjadi 3,3) dan tracking & tracing (dari 3,3 menjadi 3,0), diikuti international shipments (dari 3,2 menjadi 3,0), dan logistics competence & quality (dari 3,1 menjadi 2,9)," ucap Setijadi.
Menurut dia, peningkatan LPI perlu dilakukan karena memang dapat menggambarkan kinerja logistik perdagangan suatu negara dan perbandingannya antar negara. Di berbagai sisi lainnya, peningkatan efisiensi logistik juga harus dilakukan terutama dari aspek biaya.
Setijadi menuturkan peningkatan LPI Indonesia harus dilakukan dengan perencanaan lintas kementerian dqn lembaga terkait secara terintegrasi, serta melibatkan para pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha terkait. "Perencanaan itu dengan menyusun program secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan pada semua sektor terkait," tutur dia.
Selain itu, dia menyarankan revisi atas Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), pembentukan UU logistik, serta pembentukan lembaga permanen bidang logistik menjadi tiga hal penting yang harus segera dipertimbangkan.
"Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) yang menunjukkan perkembangan dan hasil yang baik perlu diperkuat, baik secara regulasi maupun kelembagaan, dengan dukungan semua kementerian dan lembaga terkait," kata Setijadi.
Foto 
