Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kompak menepis soal adanya dugaan kepentingan investor Singapura di balik kebijakan ekspor pasir laut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Seperti diketahui, Jokowi telah membuka kembali keran ekspor komoditas tersebut melalui Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Lantas apa komentar Jokowi dan Airlangga terkait kebijakan ekspor pasir laut yang diduga guna kepentingan investor Singapura. Berikut pernyataan Jokowi dan Airlangga.
Jokowi: Enggak ada hubungannya
Saat ditemui di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jokowi membantah adanya dugaan kepentingan investor Singapura di balik kebijakan ekspor pasir laut.
"Enggak ada hubungannya," kata Jokowi singkat, seperti dikutip Tempo, Rabu, 14 Juni 2023.
Sebetulnya, kata Jokowi, komoditas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah pasir laut hasil sedimentasi. Pasir sedimen itu, menurut Jokowi, telah mengganggu pelayaran dan kehidupan terumbu karang. Karena itu ia menilai perlu diatur ihwal pembersihan hasil sedimentasi di laut.
Dia mengatakan pemerintah sudah menggodok aturan ekspor pasir laut sejak lama. "Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bulak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ," ucapnya.
Airlangga: Tidak berkaitan
Airlangga juga membantah kebijakan itu untuk memuluskan investor Singapura di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Tidak berkaitan," ucap Airlangga pada Rabu, 14 Juni 2023.
Namun Airlangga tak menampik Singapura merupakan salah satu pasar ekspor pasir laut. Dia mengatakan penjualan pasir laut di Tanah Air bisa saja dilakukan ke luar negeri sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Kendati demikian, Airlangga mengaku masih harus menghitung potensi ekonomi yang dihasilkan atas kebijakan tersebut. Terlebih, pemerintah mengklaim langkah ini dapat menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Selanjutnya: Wahyu Trenggono juga menepis…
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menepis soal dugaan tersebut. Dia menampik kabar bahwa kebijakan ekspor pasir laut ditunggangi oleh investor Singapura.
"Engga ada lah di situ (Singapura). Kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi," ujar dia, seperti dikutip Tempo, Senin, 12 Juni 2023.
Dia belum tahu jumlah potensi ekonomi dari ekspor pasir laut. Tetapi dia meyakini potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kebijakan ini sangat besar. Mengingat, kata Trenggono, ada banyak proyek reklamasi di dalam negeri.
Kebijakan ekspor pasir laut menuai banyak kritik dari akademisi, aktivis, nelayan, dan juga masyarakat pesisir. Pasalnya, Indonesia sebelumnya telah menghentikan ekspor pasir lau sejak 20 tahun lalu. Alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar daerah terluar Indonesia.
Awal muncul dugaan
Dugaan adanya kepentingan investor Singapura di IKN dalam kebijakan ekspor pasir laut muncul seiring gencarnya pemerintah Indonesia membidik Singapura untuk berinvestasi di IKN. Seperti diketahui, 95 investor Singapura dari 69 perusahaan pun telah berkunjung ke IKN akhir Mei 2023 lalu.
Untuk mendorong percepatan investasi di IKN, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menyatakan akan menjamin kemudahan para investor tersebut. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yuliot menyatakan RI akan memberikan pelayanan terbaik kepada investor melalui reformasi regulasi, percepatan proses perizinan, perumusan insentif, dan layanan end to end bagi investor.
Ditambah, Jokowi juga telah menyiapkan 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan total nilai US$ 2,6 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp 38,62 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.855 per dolar AS.
"Saya juga dahulu pebisnis. Jangan khawatir kami akan menyiapkan insentif fiskal berupa tax holiday, non-collected value added tax, super deduction tax. Kami punya semuanya," kata Jokowi.
Pilihan Editor: Usai Johnny Plate, Menteri NasDem Syahrul Yasin Limpo Bakal jadi Tersangka Korupsi Berikutnya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
