Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada tambahan bantuan pangan untuk masyarakat kelompok rentan atau miskin pada Oktober-Desember 2023. Menurut Sri Mulyani, bantuan tambahan itu diberikan atas permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Jadi nanti pada bulan Oktober-Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga kelompok yang rentan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, pada Senin, 24 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tambahan bantuan itu nantinya akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram beras per bulan kepada setiap keluarga miskin. “Jadi mereka akan mendapatkan tiga bulan 30 kilogram, 10 kilogram per bulannya,” ucap Sri Mulyani.
Menurut bendahara negara ini, itu merupakan tambahan bantuan sosial atau bansos yang dirasa perlu untuk diperkuat pada saat guncangan dan tekanan. Karena, kata Sri Mulyani, pemerintah masih melihat bahwa pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan.
“Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga melaporkan hingga Juni 2023 atau semester I 2023 pemerintah sudah membelanjakan senilai Rp 492 triliun. Nilai tersebut 55,2 persen belanja langsung yang manfaatnya diterima masyarakat. Di antaranya perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan (PHK) senilai Rp 14,7 triliun. Dana tersebut untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang betul-betul mengandalkan penerimaan APBN per bulannya.
Selain itu, ada kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima atau keluarga, nilai yang dibagikan Rp 3,7 triliun setiap dengan total belanja mencapai Rp 22,3 triliun. Lainnya, ada keluarga-keluarga miskin yang didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan.
“Maka kami membayarkan tiap bulan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS Kesehatannya oleh APBN, jumlah total dalam 6 bulan Rp 23,2 triliun. Ini adalah belanja negara yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani.
Foto 
