Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang seolah membandingkan kualitas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan SD Inpres masih menjadi trending topik di media sosial Twitter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan pengamatan Tempo, Ahad pagi, 18 Juni 2023, topik "SD Inpres" masih menempati trending nomor 5 di Twitter dengan 12.200 cuitan. Warganet menilai pernyataan Jokowi itu justru mendiskreditkan mereka yang pernah bersekolah di SD Inpres.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Jokowi mengatakan persetujuannya terkait usul Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, soal pengawas asing dalam proyek pembangun IKN. Menurut Luhut, pelibatan pengawas asing agar Istana Negara di IKN Nusantara berkualitas.
"Sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya 1-2 orang untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1-2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas, baik, kenapa tidak?" kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 15 Juni 2023.
Jokowi juga membantah isu yang menyebut pelibatan pengawas asing karena ingin menggaet investor. Menurut Jokowi, hal tersebut murni karena pemerintah ingin mengedepankan kualitas.
"Ndak, ndak (ada hubungan dengan investor), ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kaya SD Inpres, mau?" kata Jokowi.
Luhut sebelumnya blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek IKN Nusantara. Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN itu memaparkan pihaknya telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor.
Langkah komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN juga telah dilakukan. Sejumlah negara itu seperti seperti Uni Emirat Arab, Cina hingga beberapa negara Timur Tengah.
Minat investor untuk tutur membangun IKN, menurut Luhut, juga sangat besar. Bahkan, salah satu pakar pengembang kota asal Shenzen, Cina, sudah meminta untuk bisa segera masuk. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan investor Singapura yang ditemui Luhut dalam acara Temasek Ecosperity. Sehingga, Luhut ingin kualitas IKN sangat baik agar para investor semakin banyak.
"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas," kata Luhut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau daring di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. "Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus."
Selanjutnya: Sejarah SD Inpres
Sejarah SD Inpres
Melansir Tempo, Ahad, 18 Juni 2023, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 untuk program bantuan pembangunan sekolah dasar (SD). Pembangunan SD Inpres tahap pertama di tahun 1973 di dilakukan dengan memberikan untuk pembangunan 6.000 gedung sekolah dasar (SD). Setiap SD terdiri dari 3 ruang kelas, 1 ruang guru, kamar kecil, dan perabot sekolah.
Tahap kedua, pemerintahan di masa Presiden Soeharto menyelesaikan gedung-gedung sekolah yang belum selesai pada tahap pertama. Jumlah dan rinciannya sama dengan tahap pertama, yaitu 6.000 gedung sekolah dasar. Setiap gedung terdiri dari 3 ruang kelas yang dapat digunakan, kamar kecil, dan perabot sekolah.
Tahap kedua ini juga dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah, dan buku pelajaran pokok, serta penyediaan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan SD yang sudah ada.
Tahap selanjutnya dilakukan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 1975 pada 10 April 1975.
Pada tahap ini, pemerintah memberikan tambahan bantuan, termasuk penyediaan fasilitas air bersih, guru, buku pelajaran pokok, pelatihan guru, dan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan.
Pemerintah juga melakukan rehabilitasi sebagian dari SD yang ada. Jumlah pembangunan gedung sekolah pada tahap ketiga Inpres ini juga ditambah menjadi 10.000 gedung SD.
Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan belajar yang merata, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 pada 4 Juni 1979.
Instruksi tersebut berfokus pada pembangunan gedung SD dengan penambahan ruang kelas baru, perabot sekolah, fasilitas penyediaan air bersih, dan rumah dinas penjaga sekolah. Alhasil, pada tahun pertama pelaksanaan Repelita III, jumlah murid dalam pendidikan dasar telah mencapai 24,124 juta.
M JULNIS FIRMANSYAH | HAN REVANDA PUTRA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
