Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Kepala Bappenas: Indonesia Butuh Kapal Riset Maritim Modern

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kapal riset maritim adalah kebanggan bangsa

26 September 2017 | 19.55 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Pre
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Pre

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia membutuhkan kapal riset maritim yang modern. Menurut dia, kepemilikan kapal riset maritim merupakan kebanggaan bangsa.

"Lewat kapal riset yang modern, suatu negara akan diakui bangsa lain," katanya dalam Deklarasi Pembentukan Konsorsium Riset Samudra di Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

Simak: Kapal Selam KRI Nagapasa Pesanan dari Korea Tiba di Surabaya

Bambang berujar jumlah kapal riset yang dimiliki Indonesia belum mencukupi. Dia mengatakan kapal yang ada pun tidak semuanya dalam kondisi baik. "Bahkan sebagian kapal riset yang ada tidak layak melaut," ujarnya.

Karena itu, Bambang mengungkapkan, jika keuangan negara membaik pada waktu mendatang, perlu dipikirkan penambahan jumlah kapal riset baru. Kapal riset yang representatif, kata dia, dapat mendukung kegiatan riset di seluruh Indonesia.

"Dengan kapal riset modern, Indonesia dapat berbangga ketika mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia," ucapnya.

Bambang menuturkan lembaganya mendukung sepenuhnya upaya meningkatkan riset kelautan. Namun dia juga menyadari bahwa kapal riset merupakan investasi yang mahal sehingga pemanfaatannya harus lintas sektor.

"Kalau kita membeli kapal riset, bisa dititipkan atau dikelola satu instansi, tapi penggunaannya harus bersama-sama," tuturnya.

Bambang juga mengatakan pemerintah perlu membuka peluang kerja sama dengan swasta dalam riset kemaritiman, Sehingga pengadaan kapal riset maritim nantinya tidak selalu bergantung sepenuhnya pada pemerintah. "Tapi juga bekerja sama dengan swasta, yang punya inti bisnis di bidang riset kemaritiman," katanya.

ROSSENO AJI NUGROHO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus