Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Program makan siang gratis dan susu gratis yang dicanangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran menuai polemik dari sejumlah kalangan. Terlebih, sebagai pendukung nomor urut 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembiayaan program makan siang gratis akan dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).
"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.
Berikut beberapa kritik dan tanggapan tentang program makan siang gratis.
1. Penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)
Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Imam Zanatul Haeri, menolak kebijakan program makan siang gratis akan dibiayai dengan dana BOS. Alasannya, dana bos diperuntukan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
"Sama saja memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Imam dalam keterangan resmi, Sabtu 2 Maret 2024.
Menurut Imam, skema pembiayaan makan siang gratis harusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan, termasuk BOS dari APBN. Sebab, anggaran APBN sekarang saja, belum mampu mensejahterakan guru. "Anggaran juga belum memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan kita.
2. Harus dilakukan dengan kajian Akademik
Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendorong pemerintahan yang baru melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis. Dalam hal ini, kajian akademik bertujuan memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis.
"Misalnya di daerah tertinggal. Namun dengan catatan, anggarannya tidak menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Baik BOS reguler, BOS kinerja/prestasi maupun BOS Afirmasi," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti dalam siaran tertulis kepada Tempo pada Ahad, 3 Februari 2024.
3. Tidak boleh mengambil dari anggaran pendidikan
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani. Menurutnya, masih banyak masalah sektor pendidikan yang butuh didanai dibanding program makan siang gratis.
“Jika dipaksakan harus ada (program) makan siang, maka anggaran makan siang harus di luar anggaran pendidikan,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Senin, 4 Maret 2024.
Ubaid mengungkapkan bahwa saat ini anggaran pendidikan sudah sangat pas-pasan meski mendapat jatah 20 persen dari APBN. Karena itu, Ubaid menyatakan anggaran pendidikan harus digunakan untuk masalah-masalah yang lebih mendesak daripada makan siang gratis di sekolah.
4. Pemerintah gagal memahami tujuan dana BOS dan BOS Afirmasi
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyebutkan usulan dana BOS untuk membiayai makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS Afirmasi. Ia mengatakan Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
Sedangkan dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Kendati demikian, ujar Retno, tidak semua sekolah di Indonesia mendapatkan BOS Afirmasi. BOS Afirmasi selama ini hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu, misalnya sekolah yang berada di wilayah tertinggal, meskipun tidak berada di daerah tertinggal.
Selanjutnya: Faisal Basri sebut grand design makan siang gratis acak-acakan
5. Perencanaan Acak-acakan
Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meragukan anggaran Rp 15 ribu per anak yang direncanakan pada program makan siang gratis. "Rp 15 ribu di Jakarta dan Jogja, beda. Beda wilayah, beda harga. Masak mau dipukul rata semua," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024. "Grand design-nya masih acak-acakan. Masih buram."
Pada kesempatan itu, Faisal juga menyebut program makan siang gratis ini terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah juga ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, penentuan menu ini juga belum jelas.
6. Bukan program yang representatif
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menilai makan siang gratis bukan program yang representatif. Menurutnya, akan banyak kerugian yang dirasakan sekolah maupun guru honorer, jika skema pendanaan makan siang gratis untuk siswa memakai dana BOS.
"Usulan semacam ini (dana BOS untuk makan siang gratis) bisa mengancam keberadaan dunia pendidikan, yang sepenuhnya mengandalkan biaya operasional dari dana BOS itu," ujar Heru, Senin 4 Maret 2024.
Menurut hitungan Heru, pendanaan untuk makan siang gratis kepada 82,9 juta siswa di Indonesia diperkirakan menelan dana hingga Rp 450 triliun. Besaran ini tidak sebanding dengan anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah melalui dana BOS.
7. Akan mengorbankan anggaran lain yang prioritas
Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak setuju dengan rencana sumber pembiayaan program makan siang gratis gratis dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, program makan siang dan susu gratis pasti akan mengorbankan anggaran lain yang prioritas.
"Karena postur APBN kita tidak sedang baik-baik saja, sedang menuju ke defisit, kita ketahui juga utang luar negeri kita begitu tinggi hingga Rp 8 ribuan triliun dan bunganya saja mencapai hampir Rp 500 triliun per tahunnya," tutur Chico.
Dia menambahkan, Dana BOS selama ini tidak sampai ratusan triliun. Oleh sebab itu, anggaran pembiayaan operasional pendidikan yang memang minim itu, sangat tidak tepat untuk dikorbankan demi program makan siang gratis.
KHUMAR MAHENDRA | HENDRIK YAPUTRA | YUNI ROHMAWATI | SULTAN ABDURRAHMAN | SAPTO YUNUS | RIRI RAHAYU | ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor: Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini