Luhut Kebut Penyelesaian Pengelolaan Area Lego Jangkar

TEMPO.CO< Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah mempercepat finalisasi pengelolaan area lego jangkar melalui penyelesaian satu pintu. Proses ini dirembuk dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin Luhut pada Jumat, 17 Juli 2020.

Berdasarkan rapat itu, Luhut meminta seluruh proses administrasi dilakukan secara online guna mencegah kebocoran. “Nantinya lego jangkar akan dikelola oleh pemerintah provinsi dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis, seusai persamuhan.

Rapat juga membahas soal pengadaan fasilitas untuk penampungan limbah kapal. Jodi menjelaskan, salah satu permasalahan lego jangkar yang dihadapi saat ini adalah pengelolaan limbah. Masyarakat di area lego jangkar acap menemukan kapal membuang limbahnya di laut.

Menyitir Luhut, Jodi mengatakan Kementerian ingin agar analisis dampak lingkungan limbah ini segera disiapkan. Begitu juga dengan tank cleaning seperti di Batam dan Bintan agar perairan setempat tidak tercemar.

Terkait biaya lego jangkar yang saat ini menjadi masalah, Jodi menyatakan Kementeriannya menawarkan alternatif deregulasi tarif supaya ongkos lego jangkar bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Ia mengakui, tarif PNBP untuk kapal non-niaga saat ini masih lebih mahal ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Semua pihak duduk bersama untuk mengkaji dan memutuskan mengenai pembebasan bea untuk barang-barang suplai kapal yang melakukan lego jangkar. Kemudian dirumuskan juga pihak seperti Polri, TNI-AL, Bakamla, dan Bea Cukai yang menindak lego liar bisa mendapatkan insentif yang layak,” ujar Jodi.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah mengatakan kondisi lego jangkar di daerahnya saat ini menurun drastis. Kondisi ini berpengaruh terhadap pendapatan yang juga terus tergerus.

Menurut Arif, masalah ini terjadi karena pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) masih terlampau lama, yakni mencapai 2-4 hari. Padahal, kapal umumnya hanya berlabuh 2-4 jam.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA