Menjelang Tahun Politik, Pemerintah Tak Akan Revisi APBN 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tidak direvisi. Menghadapi tahun politik, pemerintah tak ingin APBN menjadi salah satu sumber ketidakpastian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tahun politik jatuh pada 2018 hingga 2019 karena ada pemilihan kepala daerah dan presiden. "Di tahun politik pasti ada tensi politik. Dalam konteks seperti ini, bujet APBN tidak boleh menjadi sumber ketidakpastian," katanya dalam acara Asian Insights Conference 2017 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Baca: Sri Mulyani: Defisit Anggaran dan Utang Masih Aman

Untuk menghindarinya, kata Suahasil, APBN tahun depan pun disusun dengan berfokus pada kualitas anggaran yang lebih baik. "Kami upayakan anggaran cukup kredibel dengan memasang angka yang bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya. 

Untuk asumsi makro, misalnya, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tahun depan. Pemerintah optimistis target itu bisa tercapai karena kondisi pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dan ekspor, diperkirakan tumbuh tinggi. Selain itu, kondisi perekonomian global tengah membaik. 

Proyeksi pemerintah itu masuk ke rentang perkiraan pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia, yaitu 5,1-5,5 persen. Namun angkanya sedikit lebih tinggi daripada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 5,3 persen. 

Namun, Suahasil menuturkan, pemerintah perlu memperhatikan realisasi nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah. Dia memperkirakan realisasi nilai tukar rupiah akan lebih lemah daripada target di APBN.

Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 13.400 per dolar Amerika tahun depan. Sedangkan saat ini angkanya sudah mencapai Rp 13.500 per dolar Amerika dan tahun depan diperkirakan dimulai di angka tersebut. 

Sementara itu, harga minyak mentah ditargetkan senilai US$ 48 per barel tahun depan. Harganya diperkirakan akan meningkat pada 2018 karena saat ini harganya sudah mencapai US$ 51-52 per barel. 

Perubahan harga minyak akan mempengaruhi penerimaan pemerintah dan subsidi listrik. "Jika harganya naik, bujet tetap aman karena dampaknya positif," ujar Suahasil. 

Pemerintah juga mencoba membuat anggaran yang lebih konservatif. Pertumbuhan penerimaan tahun depan hanya dipatok 9 persen. Khusus untuk penerimaan perpajakan, pertumbuhannya dipatok naik 9,9 persen. Sedangkan pertumbuhan pengeluaran tahun depan hanya tumbuh 4 persen. 

Selain itu, pemerintah memperbaiki kualitas anggaran dengan menurunkan defisit dalam keseimbangan primer menjadi Rp 178 triliun. Jumlahnya akan dipangkas hingga menjadi Rp 87 triliun tahun depan.