Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Pemerintah Buka Lowongan 225.000 Formasi CPNS di IKN, Cek Syaratnya

Pemerintah menyediakan 225.000 formasi CPNS dalam seleksi CASN 2024 bagi lulusan baru (fresh graduate) yang siap bekerja di IKN Nusantara.

27 Februari 2024 | 22.22 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah menyiapkan 225.000 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lulusan baru (fresh graduate) yang siap bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Jadi kurang lebih 225.000 totalnya untuk fresh graduate di pemerintah pusat. Nah, untuk fresh graduate ini peruntukannya di IKN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024, yang dikutip dari Antara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anas menjelaskan, sejak diumumkan dalam seleksi CASN 2024, peserta sudah mengetahui bahwa formasi untuk pemerintah pusat akan berkantor di IKN. Dengan begitu, saat mereka dipindahkan pada 2025 atau tiga tahun lagi, CASN yang diterima akan langsung bertugas di IKN. 

“Dari sekarang sejak diumumkan, dia untuk di IKN, sehingga suatu saat, apakah tahun depan, dua tahun lagi, atau tiga tahun lagi mereka pindah ke IKN, mereka pastinya langsung pindah,” ucapnya. 

Adapun sebanyak 225.000 formasi untuk lulusan baru di IKN tersebut adalah bagian dari total alokasi 2,3 juta formasi dalam seleksi CASN 2024. Formasi itu dibuka untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital. 

Kriteria CPNS 2024 di IKN

Pada kesempatan berbeda, Anas sebelumnya mengungkapkan, pemindahan ASN ke IKN tidak hanya sebatas memindahkan sumber daya manusia (SDM), tetapi lebih kepada mendorong terciptanya budaya birokrasi baru berbasis digital. 

Oleh karena itu, dia meminta ASN lama yang dipindahkan atau yang baru diisi dari jalur rekrutmen CASN 2024 harus benar-benar diseleksi. 

Dia menyebut, IKN nantinya akan menjadi sebuah ‘mimpi’ bersama dalam mewujudkan birokrasi terbaik. 

Melalui penguatan SDM yang unggul dan sesuai core values ASN, yaitu Ber-AKHLAK, diharapkan IKN dapat mencapai gambaran birokrasi terbaik menurut penilaian Kementerian PANRB, baik dari sisi efektivitas bisnis dan kelembagaan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta implementasi pelayanan publik. 

“Untuk itu, kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, tetapi bagaimana menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital, sehingga diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik, tetapi juga mempunyai skill dan bisa multitasking,” ujarnya dalam Rapat Pimpinan Kementerian PANRB di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024, yang dilansir dari laman Kemenpan RB. 

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menuturkan, selain penguasaan skill dan multitasking, persyaratan kompetensi ASN yang ditugaskan di IKN juga harus menguasai literasi digital berdasarkan hasil asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Persyaratan kompetensi yang lain tentunya harus menguasai penerapan nilai-nilai Ber-AKHLAK,” kata Rini. 

Pemberian Tunjangan Khusus

Lebih lanjut, Rini menguraikan, terdapat beberapa prinsip penempatan ASN ke IKN. Semua ASN di kementerian dan lembaga (K/L) yang bekerja di satuan kerja (Satker) pusat akan dipindahkan. 

Skema pemindahannya dilakukan secara bertahap sesuai penapisan (filter) kelembagaan dan ketersediaan hunian yang mana satu ASN mendapatkan satu unit tempat tinggal, baik bagi lajang maupun sudah berkeluarga. 

“Prinsip lainnya, yaitu ASN yang dipindahkan pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus dan formasi CPNS 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN,” ucapnya. 

Adapun tahap pemindahan IKN sebagaimana UU IKN dibagi menjadi lima fase, yaitu fase pertama (2020-2024) berupa pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Fase kedua (2025-2029) merupakan pengembangan shared office demi mewujudkan smart government. 

Kemudian, fase ketiga (2030-2039) adalah pengembangan kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan. 

Fase keempat (2035-2039), pembangunan kota cerdas industri 4.0, dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Terakhir, fase kelima (2040-2045) adalah pembangunan kota dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus