Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus meningkatkan kemantapan jalan nasional Pantai Utara atau Pantura Jawa dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi dan logistik Pulau Jawa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Alokasi anggaran preservasi untuk meningkatkan kemantapan Jalan Pantura tahun 2023, yakni Jalan Pantura wilayah Banten sebesar Rp 137 miliar atau naik dari tahun 2022 sebesar Rp 109 miliar, Jawa Barat dari Rp 331 miliar menjadi Rp 302 miliar, Jawa Tengah dari Rp 203 miliar naik menjadi Rp 543 miliar, dan Jawa Timur dari Rp 365 miliar menjadi Rp 348 miliar," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 April 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hedy mengatakan, total anggaran preservasi jalan nasional di jalur Pantura dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar Rp 6,52 triliun. Anggaran tersebut dianggap masih sangat kurang dibandingkan dengan beban jalan nasional di Pantura.
Secara teknis, bisnis proses pemrograman dan penganggaran preservasi yaitu menjalankan Integrated Road Management System (IRMS) menggunakan survei kondisi jalan semester 2 tahun sebelumnya.
Data tersebut dimasukkan dalam Sistem Masukan Data (SMD) dan selanjutnya dilakukan penajaman dengan balai di Ditjen Bina Marga untuk menyesuaikan rekomendasi penanganan hasil IRMS dengan kondisi lapangan. “Baru kemudian Bina Marga membuat paket untuk penyusunan dokumen anggaran,” kata Hedy.
Menurut Hedy, secara keseluruhan panjang jalan nasional lintas utara atau biasa disebut jalan Pantura dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sepanjang 1.219,43 kilometer dengan kemantapan 96,15 persen. Artinya masih sekitar 4 persen atau 60-70 km dalam kondisi kurang mantap.
Hedy mengatakan kondisi tersebut disebabkan karena terjadi penurunan kemantapan jalan, khususnya di Pantura wilayah Jawa Tengah dari 97,45 persen (2020) menjadi 89,36 persen (2023).
Permasalahan Pantura secara umum adalah daerah kerap terkena banjir, seperti di Jawa Tengah di wilayah utara Kudus dan Pati. “Jalan ini kan sangat sensitif dengan kondisi basah. Tetapi untuk tahun 2023 Pantura Wilayah Jawa Tengah sudah dianggarkan Rp 543 miliar atau terbesar sejak 6 tahun terakhir untuk perbaikan-perbaikan,” katanya.
Selain genangan banjir di lokasi jalan Pantura, fenomena lain juga perlu menjadi perhatian adalah persentase kendaraan berat yang melintasi Jalan Pantura lebih besar dibanding Jalan Tol Trans Jawa.
Berdasarkan data kondisi lapangan, lebih dari 80 persen kendaraan masih memilih jalan nasional sebagai jalur untuk melintasi Pantura, sehingga distribusi kendaraan belum merata dan beban terbesar masih pada jalan nasional.
Terdapat kenaikan jumlah kendaraan berat di jalan nasional yang menyebabkan umur rencana pada perkerasan jalan tidak tercapai. “Pada tahun 2022 komposisi kendaraan berat di jalan nasional mencapai 31,16 persen dan terdapat kenaikan dibanding 2021 yang sebesar 24,13 persen,” kata Hedy.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
