Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak keras usulan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis. Program tersebut merupakan janji politik dari capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, jika mereka memenangi Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 2 Maret 2024. Ia mengekspresikan kekecewaannya terhadap rencana tersebut, mengingat sebagian besar dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 2 Maret 2024.
Iman menjelaskan bahwa P2G mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berharap pemerintah mempertimbangkan asupan gizi bagi para guru. Sebagian guru honorer hanya mengandalkan dana BOS, sehingga mengambil dana tersebut untuk makan siang gratis sama saja dengan mengorbankan jatah makan para guru.
Iman menekankan bahwa pembiayaan untuk makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan, termasuk dana BOS dari APBN. Dia menyatakan bahwa kondisi APBN saat ini belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia mengingatkan, anggaran dana BOS dari pemerintah pusat selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Itu sebab, menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis dapat mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih penting dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer.
Iman menyoroti bahwa banyak Sekolah Dasar mengalami kekurangan dana BOS untuk siswa, sehingga pembiayaan saat ini dianggap tidak manusiawi. Dia berpendapat bahwa usulan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis justru akan menambah masalah, bukan memecahkan masalah yang ada.
Untuk sekolah jenjang SD data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 60,6 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Kondisi ini, tutur Iman, yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
Diketahui, program milik calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan uji coba di Tangerang. Simulasi ini dipantau langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Kamis, 29 Februari 2024.
Perwakilan World Bank atau Bank Dunia sempat berpendapat soal program makan siang gratis ini. "Jadi semua rencana perlu disiapkan dan juga biayanya harus disiapkan, kemudian dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kähkönen, pada Selasa, 27 Februari 2024.
Dalam simulasi ini, terdapat empat menu makan siang untuk anak-anak yang terdiri atas karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah. Total nilai setiap menu sebesar Rp15 ribu satu sajian.
Dalam berbagai kesempatan, program Prabowo-Gibran ini diklaim sebagai salah satu upaya mengatasi stunting. Padahal, mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan stunting hanya bisa dicegah apabila dilakukan dengan memberikan makanan bergizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
"Kalau makan siang itu untuk anak-anak di atas dua tahun, hanya bisa mengurangi supaya mereka otaknya tidak hang atau meningkatkan fokus anak saat belajar. Membantu memudahkan mereka menangkap pelajaran," ujar Nila saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2024.
MICHELLE GABRIELA | RIANI SANUSI PUTRI | AYU CIPTA | SEPTIA RYANTHIE