Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat dan terbukti melakukan pungutan liar atau pungli. Terlebih jika pungli itu dilakukan terkait perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang hambat invetasi semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit apalagi yang ada pungli-nya. Hati-hati ke depan, ke depan saya pastikan akan saya kejar," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad 14 Juli 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari ini, partai pengusung dan relawan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar acara silaturahmi yang bertajuk "Visi Indonesia". Dalam acara ini, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato ucapan syukur atas kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Menurut Jokowi, rencana ini juga merupakan bagian program kerja kepemimpinan dirinya bersama Ma'ruf Amin dalam lima tahun depan. Hal ini berkaitan dengan program untuk meformasi birokrasi. Program reformasi ini penting untuk menciptakan birokrasi yang semakin lincah dan sederhana.
Karena itu, Jokowi berjanji akan memangkas birokrasi yang tidak mau berubah untuk bisa lebih sederhana, efektif dan efisen. Sebab, kunci perubahan atau reformasi birokasi adalah kecepatan dalam pelayanan birokrasi dalam memberikan perizinan.
Lebih lanjut, Jokowi menjanjikan bakal memangkas birokrasi jika kinerjanya tidak bisa efektif dan efisien. "Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, hal ini adalah cara pemerintahannya untuk mengubah mindset birokrasi. Ia juga meminta jajaran birokrasi yang ada di pemerintahan untuk tidak lagi berpegang pada pola pikir lama yang terjebak dalam rutinitas, monoton dan kerja yang linier.
Jokowi menuturkan, birokrasi di bawah kepemimpinanya harus mampu membangun nilai baru dalam bekerja. Dalam hal ini mengubah proses birokrasi yang lambat, berbelit-belit menjadi lebih efektif, sederhana dan efisien. Hal ini penting, guna mewujudkan visi Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif serta kompetitif.
"Tidak ada lagi kerja yang hanya rutinitas, yang kerja monoton begitu-begitu saja. Tidak ada lagi di zona yang nyaman, penyakit kita ada di situ, kita harus berubah, kita harus berubah, sekali lagi kita harus berubah," tutur Jokowi.
DIAS PRASONGKO
Foto 
