Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres kedua yang digelar pada Minggu, 7 Januari 2024 lalu, meninggalkan kesan yang cukup panas bagi ketiga kandidat calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah ketika Anies menyinggung tentang kepemilikan lahan Prabowo yang mencapai 340 ribu hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 320 hektare tanah di republik ini,” kata Anies di awal debat pada Minggu malam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak lama, Anies kemudian meralat angka yang dia sebutkan sebelumnya menjadi 340 ribu hektare. “Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi,” ucap calon presiden nomor urut satu itu.
Berdasarkan pernyataannya, Anies mengaku mengutip ulang yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenai kepemilikan lahan Prabowo. Lantas, kapan sebenarnya Jokowi mengungkapkan hal tersebut?
Ucapan Lengkap Jokowi Tentang Lahan Prabowo
Kepemilikan lahan Prabowo seluas 340 ribu hektar pertama kali diungkap oleh Presiden Jokowi saat debat capres 2019 lalu. Saat itu, Jokowi yang bersaing dengan Prabowo saling adu gagasan tentang tema Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
Pada awalnya, Jokowi menjelaskan pencapaian yang dilakukannya selama menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019. Salah satunya adalah memberikan konsesi melalui perhutanan sosial kepada masyarakat adat hingga petani dan nelayan seluas 2,6 juta hektare.
Dia juga mengklaim bahwa pemerintah telah mendampingi masyarakat penerima konsesi untuk menggunakan lahan secara produktif. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2017 dan 2018, pemerintah telah membagikan 12 juta sertifikat tanah kepada masyarakat.
“Dalam dua tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat. 2017 kita telah membagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah. 2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat,” kata Jokowi.
Adapun menurut Jokowi, tujuan pemberian sertifikat itu adalah agar masyarakat memiliki hak hukum yang jelas atas tanah yang mereka miliki. Pada akhirnya, sertifikat tanah itu diharapkan bisa dijadikan jaminan atau agunan untuk mengakses modal ke perbankan.
“Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria yang ini akan terus kita kerjakan,” ujarnya.
Selanjutnya: Prabowo menilai program Jokowi tidak tepat
Saat itu, Prabowo menilai bahwa program Jokowi tersebut bukan hal yang tepat untuk dikerjakan. Pasalnya, jumlah penduduk tiap tahunnya terus bertambah, sedangkan luas tanah tidak bertambah.
“Jadi kalau bapak bangga bagi (sertifikat) dengan 12 juta, 20 juta, pada saatnya, kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita?” kata Prabowo.
Saat itu, Prabowo mengaku punya pandangan strategi yang berbeda. Dia mengatakan program kerjanya akan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara,” tegas Prabowo.
Menanggapi hal itu, Jokowi pun menyatakan bahwa pemerintahnya tidak membagikan lahan itu kepada para pengusaha kaya atau konsesi. Dia pun menyinggung Prabowo yang mempunyai lahan sangat luas di Kalimantan dan Aceh. Tak tanggung-tanggung, dia pun mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki tanah seluas ratusan ribu hektare.
“Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar. Juga di Aceh tengah 120 ribu hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” kata Jokowi.
Di sesi penutup, Prabowo membenarkan dirinya memiliki lahan seperti yang disebut Jokowi. Tetapi, tanah yang dimilikinya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil negara. Dia pun mengaku siap mengembalikan semua tanah itu demi negara.
“Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar. Tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” jelas Prabowo.
Saat itu, Prabowo didampingi oleh Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilpres 2019. Kini, Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024 yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Pasangan yang mendapat nomor urut dua ini bersaing dengan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md.
RADEN PUTRI
Pilihan Editor: Segini Harta Kekayaan Prabowo yang Tercatat di LHKPN
Foto 
