Sebut Proyek KCJB Bermasalah, Ekonom Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Garap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah tak buru-buru menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya setelah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Apalagi jika kembali menggandeng Cina untuk bekerja sama.

"Pemerintah sebaiknya menahan diri dan tidak meggunakan skema KCJB untuk proyek serupa di kota lain. Setidaknya, sampai kondisi keuangan negara solid dulu," kata Achmad kepada Tempo, Selasa, 27 Juni 2023.

Kalaupun nanti keuangan negara sudah mendukung, menurut Achmad, pemerintah juga perlu membuka kerja sama dengan negara lain yang lebih potensial ketimbang Cina. Setidaknya, yang lebih berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan secara tuntas sebagaimana perencanaan.

Pasalnya, kata Achmad, ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan proyek KCJB yang mesti dievaluasi pemerintah lebih dulu.  Pertama, proyek KCJB merugikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lewat penyertaan modal negara (PMN) yang digelontorkan. 

Achmad mengatakan, mulanya ada perjanjian untuk tidak akan menggunakan APBN. Dalam proposalnya, Cina tidak meminta jaminan APBN. Namun kenyataannya, pemerintah harus menyuntikan dana dari APBN untuk merampungkan proyek KCJB.

"Artinya, ada komitmen yang tidak ditepati Cina yang pada akhirnya menjadi beban bagi keuangan negara," kata Achmad.

Selanjutnya: Masalah lainnya, dalam praktik pembangunan KCJB....

Masalah lainnya, dalam praktik pembangunan KCJB, tidak ada transfer pengetahuan dan transer teknologi dalam penggunaan tenaga kerja, sebagaimana yang dijanjikan. Buktinya, kata Achmad, pekerjaan di level teknis paling bawah masih digarap tenaga kerja asing (TKA) Cina. 

"Skema kereta cepat masa depan seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak," kata Achmad. 

Jika keterampilan tenaga kerja lokal kurang mendukung, menurut Achmad, pemerintah mesti mengambil peran. Setidaknya menyiapkan pelatihan khusus yang diatur dalam MoU atau kerja sama dengan pemegang tender proyek tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memastikan rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dapat terealisasi. Ia berkaca dari pembangunan MRT Jakarta yang sempat disangsikan oleh banyak pihak, tetapi proyek itu akhirnya berhasil terwujud. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah kemungkinan bakal kembali menggandeng Cina dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Sebab, Cina dia nilai sebagai negara yang memiliki potensi terbesar dalam proyek ini.

Luhut juga meyakini biaya proyek kereta cepat akan menjadi lebih murah bila berkolaborasi dengan Cina. Kendati demikian, Luhut mengaku masih membuka opsi kerja sama dengan negara lain.

RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Prediksi Inflasi Juni Meningkat, Ekonom Bank Mandiri: Faktor Cuaca Ekstrem dan Jelang Idul Adha