Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"TAK ada kata-kata yang bisa saya ucapkan, selain terimakasih
atas kepercayan saudara-saudara." Suara H.N.M. N. Hasjim Ning,
62 tahun, yang pekan lalu terpilih sebagai Ketua Umum Kadin
Pusat menggantikan Marsekal Suwoto Sukendar, terasa
tersendat-sendat, penuh haru. Ruangan Agung di Hotel Bali Beach,
tempat berlangsungnya sidang, yang tadinya riuh itu mendadak
hening sebentar. Tapi cepat disusul gemuruh tepuk tangan.
Apa sebabnya Hasjim Ning yang tampil sebagai pemenang dalam
Munas Kadin yang ke-4 itu? Beberapa peserta memang tak habis
pikir kenapa pengusaha sipil itu yang terpilih. Sebab, dua ketua
umum sebelumnya adalah militer, satunya almarhum Brigjen Sofjar
dari kelompok Dharmaputra Kostrad. Sedang Marsekal Suwoto, bekas
KSAU itu, sampai menjabat dua kali sebagai Ketua selama 6 tahun.
Beberapa peserta menghubungkannya dengan pernyataan Menhankam
Jenderal Jusuf, sehari sebelum dimulainya Munas itu, yang
melarang para perwira ABRI untuk aktif jadi pengusaha (Lihat
Nasional). Tapi agaknya, Wakil Presiden Adam Malik, dalam
pidatonya sudah memberi ancang-ancang pula, persyaratan minimal
apa yang dibutuhkan oleh seorang Ketua Kadin itu. "Orangnya
selain harus berpengalaman dan telah diakui kemampuannya dalam
dunia usaha, harus bersedia untuk mendedikasikan diri sepenuhnya
kepada kepentingan Kadin dengan meninggalkan kepentingannya
sendiri."
Non pribumi
Suatu persyaratan yang sungguh sulit, memang. Tapi, seperti kata
I. Nyoman Muna, Ketua I Perbanas, adalah Hasjim Ning yang paling
tepat. "Perusahaannya tumbuh bukan karena fasilitas, tapi karena
kemampuannya dan kerja keras," kata bankir itu. Pengusaha yang
pernah terkenal sebagai "raja mobil" itu, selain mulai dari
bawah sejak usia 22 tahun, juga pernah 'hinggap' di bidng
politik, terakhir sebagai salah seorang Ketua Partai IPKI.
Tapi ada satu hal lagi yang perlu dicatat dari keterangan Ketua
Perbanas itu "Tokoh Hasjim ini diharapkan bisa mempertemukan
golongan pribumi dan non-pri." William Suryadjaja dari PT Astra
International Inc. dan Antony Salim, direktur PT Indocement,
Saudara Lim Soei Liong, antara lain duduk dalam kepengurusan DPH
Kadin Pusat yang baru. Tapi dari komposisi para pengurus yang
baru boleh dibilang merupakan suatu koalisi yang menampung
berbagai unsur. Anggota Dewan Pengurus Harian (DPEI) yang
tadinya 8 orang, kini membengkak menjadi 24 orang, termasuk
Marsekal Suwoto Sukendar sebagai Ketua Kehormatan.
Barisan ketua, minus Ketua Umum dan Kehormatan, kini juga
berjumlah 13 orang, tadinya cuma 3. Dari 13 Ketua Kadin itu
antara lain Julius Tahiya, DI Suparman (wiraswasta), M. Thaib
GobeI dari PT National-Gobel, Probosutedjo, Ny Samsinur Adnus
dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Fahmi Idris dan
Aburizal Bakrie, keduanya dari HIPMI Pusat.
Masuknya unsur HIPMI itu cukup menarik, mengingat tadinya
pengusaha muda sama-sekali tak terwakili dalam Kadin, setidaknya
tak punya hak untuk dipilih. Fahmi Idris sendiri berhasil meraih
39 suara dalam pemilihan formatur, mengalahkan Hasjim Ning yang
mendapat 35 suara dan Probosutedjo, 22 suara.
Beberapa pengamat khawatir Kadin yang sekarang ini terlalu
besar, hingga kurang "fleksibel". Ada benarnya. Apalagi dengan
sistim ketua sebanyak itu, soalnya bisa bertele-tele. Menurut
Hasjim Ning, pengambilan keputusan pun nantinya tak lagi
mengenal suara terbanyak, tapi didasarkan musyawarah dan
mufakat.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya suatu keputusan diambil. Tapi
kata Ketua Hasjim Ning, "ini lebih baik, karena lebih banyak
orang yang harus bertanggungjawab." Membagi-bagi tanggungjawab
itu memang baik dilakukan setiap organisasi. Apalagi yang duduk
di situ adalah orang-orang yang sibuk, yang memiliki berbagai
perusahaan.
Ketua Hasjim sendiri kini lebih menonjol di bidang pariwisata:
PT Pacto dan Hotel Kemang, di samping beberapa usaha lain
seperti perakitan mobil. Begitu pula Probosutedjo, Julius Tahiya
dan lainnya. Itulah sebabnya kini mereka ingin mendudukkan
seorang Direktur Eksekutif sebagai pekerja penuh di Kadin.
Siapa yang bakal mengisinya masih dirundingkan. Siapa saja,
harus menyelesaikan program yang banyak. Menurut Hasjim, yang
pertama ialah pelaksanaan Keppres 14, untuk lebih banyak
memberikan kesempatan buat pengusaha modal lemah. Juga tentang
penyederhanaan prosedur perizinan dagang dan industri dan
konsolidasi ke dalam Kadin sendiri Sedang sistim 'bapak angkat',
agar perusahaan yang besar membantu yang kecil, menurut Hasjim,
merupakan program setelah jangka pendek.
Dia banyak menekankan perlunya Kadin lebih dekat dengan
Pemerintah, mengingat 80% pasaran di tangan pemerintah. "Sebagai
partner katanya. Dan para wakil 'partner" itu memang tampil,
bahkan sempat 'buka praktek' meneima para peserta Kadin. Wapres
Adam Malik, Menpan Sumarlin, Menteri Perindustrian A.R. Suhud,
dan Irjenbang Sudjono Humardhani yang rajin muncul bersama
tongkat komandonya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo