Smelter Freeport di Papua: Syarat Wajib Perpanjangan Kontrak

Pemerintah merevisi aturan perpanjangan kontrak Freeport. Wajib membangun smelter di Papua dan melepas saham.

17 Desember 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard C Adkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, 13 November 2023. BPMI Setpres/Laily Rachev

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah meminta Freeport membangun smelter di Papua.
Pemerintah akan mengubah aturan perpanjangan IUPK.
Freeport akan membangun smelter di Timika atau di Fakfak.

MIMPI masyarakat Papua untuk bisa segera melihat smelter atau pabrik pengolahan tembaga berdiri di Bumi Cenderawasih sepertinya masih memerlukan waktu. PT Freeport Indonesia, perusahaan yang berkomitmen membangun smelter tersebut, masih terhalang urusan perpanjangan kontrak. Padahal rencana pembangunan smelter di Papua menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK dengan pemerintah, termasuk pelepasan 10 persen saham tambahan kepada pihak Indonesia.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

papua

smelter-freeport

kabupaten-fakfak

freeport

mimika

freeport-indonesia

Pada edisi cetak, artikel ini berjudul "Mimpi Pabrik Katoda di Bumi Papua".

Retno Sulistyowati

Alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo pada 2001 dengan meliput topik ekonomi, khususnya energi. Menjuarai pelbagai lomba penulisan artikel. Liputannya yang berdampak pada perubahan skema impor daging adalah investigasi "daging berjanggut" di Kementerian Pertanian.

Edisi 17 Desember 2023