Terpopuler: Ombudsman Sarankan Bapanas Cabut HET Beras, Batas Waktu Pengosongan Pulau Rempang 28 September

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ombudsman Minta Bapanas Cabut HET Beras....

1. Ombudsman Minta Bapanas Cabut HET Beras: Tidak Efektif Stabilkan Harga

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan meningkatnya harga beras. Salah satunya dengan  menyarankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mencabut sementara kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras. Tujuannya, untuk mengoptimalisasi penyediaan pasokan beras di pasar. 

"Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap efektivitas kebijakan HET beras," kata Yeka dalam konferensi pers "Ombudsman RI Minta Pemerintah Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras" pada Senin, 18 September 2023.

Yeka menyebut kebijakan HET sejauh ini tidak efektif. Dia berujar, kebijakan HET selama ini hanya menjadi acuan pasar modern. Sementara itu, tidak ada HET bagi pasar tradisional.  Sebab, kata dia, sejak 2017 banyak orang membeli beras di pasar dengan  harga  di atas HET.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Alasan Xinyi Gelontorkan Investasi Jumbo di Pulau Rempang, Benarkah Incar Panel Surya Pasok Listrik ke Singapura?

Setelah hampir dua dekade tak berjalan, proyek di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Rempang, kembali hidup setelah pemerintah pusat membawa Xinyi Glass Holdings Ltd. sebagai salah satu investor yang akan menghuni kawasan itu.

Perusahaan asal Cina itu memberi komitmen investasi di Rempang Eco City senilai US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp 175 triliun. Investasi tersebut disebut-sebut bakal bisa mempekerjakan hingga 35 ribu orang.

Xinyi rencananya bakal membangun pabrik kaca dan panel surya dengan bahan baku pasir kuarsa dari Kepulauan Riau, seperti Pulau Lingga dan Natuna. Untuk proyek itu, dibutuhkan kesiapan tanah prioritas seluas 1.154 hektare dengan penyerahan tanah clear and clean selama 30 hari.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pemerintah Tetapkan Batas Waktu Pengosongan Pulau Rempang....

3. Pemerintah Tetapkan Batas Waktu Pengosongan Pulau Rempang 28 September, Akankah Warga Dapat Haknya?

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau selesai dilakukan sebelum 28 September 2023. 

Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memulai proyek pengerjaan pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi daerah industri, perdagangan, dan wisata.

Tim terpadu yang terdiri TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP juga akan memastikan relokasi warga kawasan Pulau Rempang selesai pada waktunya. “Tanggal 28 (September ini) Pulau Rempang clean and clear untuk diserahkan kepada pengembang PT MEG,” kata Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, Kamis malam, 7 September 2023.

Proses pengosongan lahan dan relokasi warga sebelumnya tidak berjalan lancar. Pasalnya, bentrok antara warga dan aparat gabungan tak terhindarkan saat para petugas akan masuk ke Kampung Sembulan untuk melakukan pengukuran lahan pada Kamis, 7 September 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Deretan Taipan dalam Konsorsium Aguan di Proyek IKN, Siapa Saja?

Sejumlah taipan menjadi anggota konsorsium Agung Sedayu Grup (AGS) yang diketuai Sugianto Kusuma alias Aguan di proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara.

Hal ini diketahui dari presentasi 'Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023' yang ditampilkan di rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 18 September 2023.

Beberapa taipan yang menjadi anggota konsorsium AGS, dikutip dari dokumen tersebut adalah Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Grup), Anthony Salim (Salim Grup), Franky Wijaya (Sinarmas Group), Pui Sudarto (Pulau Intan), dan Budi Hartono (Grup Djarum). 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Biaya Operasi dan Perawatan Kereta Cepat.... 

5. Biaya Operasi dan Perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kurang dari Rp 1 Triliun Setahun

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menjelaskan perkembangan konsorsium operasional dan perawatan (Operation and Maintenance Consortium/ OMC) Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. 

General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan pengoperasioan kereta cepat membutuhkan sumber daya manusia dengan keterampilan spesifik dan penguasaan teknologi yang baik.

Menurut dia, hal ini sebagai bagian dari proses transfer teknologi dan pengetahuan. Apalagi, baru kali ini kereta cepat beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Cina pun telah memiliki kesepakatan soal hal tersebut.

Kesepakatan itu di antaranya adalah pada tahap awal pengoperasian dan perawatan kereta cepat akan dilakukan oleh Konsorsium dari perusahaan kedua negara, yaitu China Railway Engineering Corporation dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) PT KAI.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Bagikan Ribuan SK Perhutanan Sosial: Jangan Hanya Mau Terima, Ternyata Ditelantarkan