Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional atau Bapanas menangagapi soal kebijakan pemerintah India yang melarang ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah memang akan mengimpor beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 2 juta ton oleh Perum Bulog.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Beras tersebut berasal dari beberapa negara, namun tidak termasuk India," ucap Arief dalam keterangannya Sabtu malam, 22 Juli 2023.
Ia pun menyatakan akan memprioritaskan penyerapan hasil produksi dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan CBP. Karena itu, Arief menilai kebijakan Pemerintah India itu tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional secara signifikan.
Bapanas pun mengaku telah memastikan bahwa Indonesia memiliki stok beras yang cukup. Berdasarkan catatan Bapanas, carry over beras di Indonesia pada 2022 sampai 2023 ada sekitar 4 juta ton. Kemudian, merujuk pada amatan Kerangka Sampel Area (KSA), hasil produksi di Indonesia pada Mei 2023 lebih dari 2,8 juta ton.
Selanjutnya: Karena itu, Arief mengaku optimistis pasokan beras....
Karena itu, Arief mengaku optimistis pasokan beras di Tanah Air akan aman meski tak mengimpor dari India. Justru, tutur Arief, pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing atau menyeimbangkan perdagangannya dengan Indonesia.
Menurutnya, India berharap Indonesia lebih banyak mengimpor komoditas dari negaranya. Tujuannya, ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia ke India yang jumlahnya jauh lebih besar. Tetapi pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengutamakan penyerapan hasil panen petani lokal.
Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok CBP di Bulog sekitar 735 ribu ton. Ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton. Pemanfaatan CBP dalam tiga bulan terakhir untuk bantuan pangan beras sebesar 640 ribu ton.
Kemudian pasokan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercatat sebanyak 600 ribu ton. Menurut Arief, distribusi beras melalui program ini telah memberikan andil positif dalam pengendalian inflasi. Untuk itu akan dilakukan kembali SPHP pada tiga bulan mendatang untuk 21,353 juta keluarga, masing-masing sebanyak 10 kilogram.
Foto 
