Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. TEMPO/Subekti
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Ratas tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Ahok bersama Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, 18 April lalu yang menyepakati untuk menghentikan sementara pengerjaan reklamasi pembuatan 17 pulau di Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. TEMPO/Subekti
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Mensesneg Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat akan menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Meski Jokowi turut mengundang KPK, namun dalam ratas ini tidak akan membahas perkara hukum terkait reklamasi. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo saat akan memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Ratas tersebut membahas realisasi masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD), lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa, berlokasi di sebuah teluk di bagian utara Jakarta. TEMPO/Subekti
