Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter Sexy Killers dirilis oleh Watchdoc Image menjelang gelaran Pemilu 2019. Sexy Killers disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, seorang wartawan televisi senior. Film itu mengangkat isu tambang batu bara, beserta kerusakan yang ditimbulkannya dan kaitannya dengan para peserta Pilpres 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pedangdut Via Vallen, ternyata juga ikut menonton film yang sudah disaksikan oleh 14 juta pengguna Youtube dalam empat hari penayangannya. Ketika menonton film itu, perasaan emosi Via langsung bercampur aduk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Aku udah nonton dari kemarin cuma masih dapet setengah dan itu benar-benar sudah bikin perasaan dan pikiran ikut sedih, emosi, kesal jadi satu," tulis Via dalam keterangan foto yang ia unggah, Selasa, 16 April 2019.
Menurut Via film tersebut akan membuka mata, untuk tidak saling menghina antar pendukung calon presiden. Dia pun meminta masyarakat untuk turut menonton film Sexy Kliiers.
Banyak komentar positif terhadap film yang mengungkap sisi kelam di balik bisnis tambang batu bara dan PLTU di Indonesia itu. Namun, film berdurasi hampir 1,5 jam yang menyebut sejumlah nama, termasuk calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, itu juga tidak sedikit menuai tanggapan bernada negatif.
Menurut dosen program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Akhmad Ramdhon, film Sexy Killers yang dirilis di channel Youtube Watchdoc Image pada 13 April lalu, patut dinilai dengan sudut pandang sempit, seperti menganggapnya sebagai upaya untuk mengkampanyekan gerakan golput.
Ramdhon mengatakan, film Sexy Killers termasuk dalam rangkaian film panjang dari Watchdoc yang mengangkat isu-isu besar yang jarang terungkap di media. "Kenapa perdebatan demokrasi kita, kalau boleh dibilang, mereduksi beberapa isu penting seperti isu penggusuran, kelapa sawit, relokasi, isu minyak dan gas alam. Padahal isu-isu itu yang musti jadi diskursus. Publik punya hak atas itu," kata Ramdhon.
CHITRA PARAMAESTI| DINDA LEO LISTY
