Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Pusat memutuskan untuk fokus ke empat dari 10 destinasi wisata prioritas yang disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali Baru. Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kamis, 16 November 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jadi, sekarang (dari 10) difokuskan lagi ke Danau Toba, Borobudur, Mandalika, serta Labuan Bajo," ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono seusai rapat terbatas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebagaimana diketahui, 10 destinasi wisata prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat terdiri atas Danau Toba (Sumatera Utara), Belitung (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Tujuan penetapan ini, agar bukan Bali saja yang dikenal sebagai destinasi wisata utama Indonesia.
Penetapan 10 destinasi wisata prioritas itu sejalan dengan program pemerintah untuk menggenjot arus wisatawan asing ke Indonesia. Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan, ingin ada 20 juta wisatawan asing di Indonesia per tahun 2019.
Basuki melanjutkan, empat destinasi wisata didahulukan karena berbagai kendala yang ditemukan di empat destinasi itu. Danau Toba, misalnya, masih bermasalah terkait pembebasan lahan. Padahal, upaya pembebasan sudah berjalan selama dua tahun. Dan, lahan-lahan, itu rencananya dipakai untuk membangun parkir, kafe, penginapan, restoran, hingga tempat jual beli cinderamata.
"Ada masalah-masalah lahan, administrasi, dan sebagainya. Presiden Joko Widodo menganggap itu bahaya kalau diam terus, bisa terlambat, makanya dipercepat dan dikhususkan (fokusnya)," ujar Basuki.
Basuki berkata, sejumlah kementerian terkait sudah diminta untuk mulai membuat master plan untuk empat destinasi wisata terkait. Master plan itu akan mengatur mulai dari penataan lokasi destinasi wisata hingga pemetaan lahan. Basuki tidak menyebutkan tenggat waktunya hingga kapan.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan bahwa fokus terhadap empat destinasi wisata bermasalah itu akan dimulai per tahun 2018. Adapun urutannya dimulai dari Toba, Borobudur, Mandalika, baru kemudian Labuan Bajo. "Besok saya akan ke destinasi wisata itu untuk melihat lokasi," ujar Arief.
Arief menambahkan keempat destinasi wisata itu akan memiliki badan otoritas yang berfungsi mengkoordinasi kegiatan dan usaha di lokasi terkait. Sejauh ini, yang sudah memiliki badan otoritas adalah Danau Toba, diikuti oleh Borobudur di akhir tahun ini, Labuan Bajo triwulan pertama 2018.
"Misalnya, untuk UKM, nanti diatur (Badan Otoritas) untuk berbayar. Saya minta berbayar untuk UKM sebab, pengalaman saya, yang digratiskan tidak bagus karena tak ada rasa memiliki," dia menegaskan.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo meminta masalah destinasi wisata ini untuk segera diselesaikan. Hal tersebut mulai dari pengelolaan hingga penentuan lokasi-lokasi parkir, restoran, lapak pedagang. Ia mengaku tak ingin Indonesia ketinggalan merespon tren wisatawan mancanegara yang makin meningkat seperti dari Tiongkok.
"Data yang saya dapat, kurang lebih ada 125 juta wisatawan asal Tiongkok dan akan berkembang dalam lima tahun ini menjadi 180 juta. Dan, hampir separuhnya masuk Asia," ujar Presiden Joko Widodo.
ISTMAN MP
Berita lain:
Foto 
