Efektivitas Satgas Pemberantasan Judi Online Diragukan

Dengan posisi Kapolri sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, kata Poengky, peran kepolisian dalam menangani perkara judi online juga makin kuat. "Termasuk kerja sama police to police dan transnational crime melalui Bareskrim serta hubungan internasional," katanya.

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Bambang Rukminto, menaruh harapan besar pada satgas pemberantasan judi online. “Seolah-olah menjadi angin surga bagi upaya pemberantasan judi online yang lebih serius,” katanya. Dia berharap satgas memiliki langkah-langkah konkret untuk memberantas praktik perjudian itu. “Bila tidak ada aksi yang konkret, tentu akan menjadi blunder.”

Pemberantasan judi daring, kata Bambang, tidaklah mudah. Sebab, praktik ilegal ini memiliki karakteristik teknologi daring yang borderless (tanpa batas) dengan kecepatan perubahan dan produksi konten yang sangat tinggi. Meskipun demikian, perjudian ini tidak lepas dari transaksi keuangan yang bisa dipantau oleh pemerintah. "Jadi, langkah pertama untuk melakukan pemberantasan judi online adalah menutup transaksi keuangan mereka (pelaku)," ujarnya.

Ihwal komposisi satgas yang gemuk, menurut Bambang, tidak lebih untuk memudahkan koordinasi. Namun efektivitas satgas dalam memberantas judi online belum dapat disimpulkan sekarang. “Soal efektif atau tidaknya, memang harus diuji selama 30 hari ke depan,” kata dia.

Bambang mengatakan sikap tegas untuk menindak pelaku perjudian sangat dibutuhkan. Karena itu, satgas tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. “Jangan hanya menangkap operator dan konsumen di level bawah,” kata dia. Bandar besar yang mengendalikan perjudian daring itu juga harus ditindak.

Untuk bandar judi daring, kata Bambang, perlu digunakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan undang-undang ini, para tersangka bisa dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar. "Itu saja belum tentu membuat jera. Makanya, perlu segera diterbitkan undang-undang perampasan aset hasil kejahatan," kata dia.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nella Sumika Putri menuturkan pembentukan satgas pemberantasan judi online bisa dilakukan sepanjang dirancang terukur. Sayangnya, pemerintah tidak memaparkan bagaimana latar belakang satgas secara rinci dan ilmiah.

Dia berpendapat, satgas perlu memiliki fokus pencegahan dan pemberantasan. Sebab, judi online bukan hanya berhubungan dengan tindak pidana, tapi juga bisa masuk kepada sisi perilaku, psikologis pelaku, hingga persoalan transaksi keuangan.

Pembentukan satgas juga perlu dikritisi jika hanya untuk memperkuat koordinasi. Sebab, tanpa satgas pun koordinasi intens antarlembaga/kementerian tetap bisa dilakukan. “Apakah kalau tanpa satgas tidak jalan koordinasinya?” kata dia.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang pemberantasan judi online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 19 Juni 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Selain itu, satgas bentukan Presiden Jokowi ini tidak memiliki indikator keberhasilan secara jelas. Semestinya, kata Nella, pemerintah menargetkan pencapaian sehingga hasil yang diperoleh satgas dapat dievaluasi.

Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada triwulan pertama 2024, tercatat perputaran uang Rp 600 triliun yang diduga berasal dari aktivitas judi online. Sedangkan pada 2021 angkanya sebesar Rp 57 triliun, pada 2022 sebesar Rp 81 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp 327 triliun.

Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan jumlah transaksi terus meningkat, pada 2022, tercatat ada 11.222 transaksi, kemudian pada 2023 ada 24.850 transaksi. Adapun sejak Januari hingga Mei 2024 sudah ada 14.575 transaksi. “Semua angka-angka ini membuktikan bagaimana masalah judi online ini cukup meresahkan,” katanya, 15 Juni lalu.