Membangun Indonesia Dari Perbatasan

INFO NASIONAL - Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Pada 22 April 2016 mendatang, daerah yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota ini memasuki usia yang ketiga. Wilayah Kalimantan Utara memiliki luas 75.467 kilometer persegi dan terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak.

Membangun provinsi baru serta masih memiliki banyak daerah tertinggal dan terisolasi tentu saja bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan tekad dan niat yang tulus, satu per satu pekerjaan besar untuk membangun Kalimantan Utara mampu dilalui Gubernur Dr H Irianto Lambrie. Bahkan provinsi termuda ini juga telah meraih sejumlah prestasi dalam melaksanakan pembangunan.

Wilayah tertinggal di Kalimantan Utara terutama terletak di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Gubernur Irianto Lambrie memiliki keinginan besar untuk memajukan daerah tertinggal ini sehingga sama majunya dengan negara tetangga. Lokasi yang sulit dicapai menjadi salah satu kendala bagi penduduk setempat dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Hal ini membuat harga naik cukup tinggi. Kondisi ini coba diatasi Irianto dengan mendirikan Toko Perbatasan. Toko ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk-produk dari negara tetangga.

Di awal terbentuknya pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, daerah ini hanya memiliki 337 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini jumlah PNS sudah mencapai 1.400 orang. Salah satu keberhasilan yang diraih pemerintahan Kalimantan Utara adalah terkait rekrutmen 290 orang CPNS tahun 2015. Proses rekrutmen ini meraih predikat terbaik di seluruh Indonesia dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Prestasi ini cukup membanggakan mengingat Kalimantan Utara adalah provinsi baru dengan peralatan minim. Selain itu, tidak ada gangguan dalam penyelenggaraan tes yang menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) tersebut.

Selain itu, dari sisi keuangan daerah, Kalimantan Utara menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mendapat peringkat ke-3 nasional penyusunan RAPBD 2016 tercepat. Hal ini sekaligus menunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Prestasi juga diraih di bidang sumber daya manusia. Indeks Integritas Ujian Nasional yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015 menempatkan Kalimantan Utara pada posisi tiga besar dari tujuh provinsi yang memiliki tingkat kejujuran paling tinggi se-Indonesia. Pemprov Kalimantan Utara juga membangun sekolah setingkat SMA berasrama untuk membantu murid yang berasal dari daerah terpencil. Selain itu, ada rewards berupa sejumlah uang bagi siswa yang lulus dengan nilai tertinggi, masing-masing lima siswa per kabupaten, dari tingkat SD sampai SMA. Khusus untuk tingkat SMA, siswa berprestasi mendapat Rp 20 juta.

Pemprov Kalimantan Utara juga menyediakan beasiswa, mulai SD hingga S3 untuk mereka yang berprestasi dan tidak mampu. Ada juga 50 beasiswa untuk para siswa hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siswa berprestasi Kalimantan Utara juga bisa melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Perikanan, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

Sedangkan untuk para guru, baik PNS maupun non-PNS, Pemprov Kalimantan Utara memberi insentif Rp500 ribu per orang per bulan. “Karena guru merupakan salah satu unsur terdepan yang membuat cerdas anak-anak kita,” ujar Irianto Lambrie.

INFORIAL