Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak dilantik menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 18 Oktober 2024, Teguh Setyabudi menyatakan siap melanjutkan pembangunan seperti yang sudah dijalankan para pendahulunya. “Cita-citanya menjadikan Jakarta sebagai kota global,” kataya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arah pembangunan ini telah dirumuskan dalam semua dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai kota global, peringkat Jakarta menurut Global Power City Index (GPCI) 2023 yang diterbitkan oleh Mori Memorial Foundation, berada di posisi 45 dari 48 kota. Itu sebabnya, Teguh berupaya agar Jakarta masuk ke 20 besar. Berikut penjelasan mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya dan menjadi penanda signifikan menjelang usia lima abad Jakarta pada 2027 mendatang.
Apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi indikator kota global sesuai GPCI maupun Kearney?
Ada banyak indikator kota global yang harus disiapkan. Ada kesejahteraan, infrastruktur, bandar udara, pelabuhan, kecepatan internet untuk memperkuat transformasi digital, hingga sumber daya manusia.
Bagaimana agar gagasan menjadikan Jakarta kota global terus berlanjut di kepemimpinan berikutnya?
Seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur membicarakan kepentingan Jakarta sebagai kota global. Dan pada 2027, di bawah kepemimpinan gubernur baru, Jakarta berusia lima abad.
Saat ini, kami menetapkan fondasinya dulu. Sebab, pembangunan kota global bukan hanya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, melainkan juga Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sebagai fondasi, saya minta semua jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menyongsong lima abad Jakarta dengan slogan “Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global”. Bukan berarti mengubah program kegiatan yang ada, tetapi kita mengarahkan ke sana. Contoh, di setiap presentasi ada tulisan “Menyongsong Lima Abad Kota Jakarta”. Sehingga, siapa pun gubernur dan wakil gubernur nanti, pada 2027 sudah semakin siap.
Apa maksud tagline “Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global”?
Dalam sejarahnya, Jakarta menjadi pemersatu kebhinekaan. Artinya, sejak dulu Jakarta sudah menjadi kota global dengan jati diri kenusantaraan yang ada pada setiap penduduknya. Jangan sampai kita bicara membangun kota global, tetapi hanya lip services.
Bagaimana dengan upaya kolaborasi membangun kota global?
Seperti yang telah disampaikan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, kita harus melibatkan unsur pentahelix. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh agama, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Karena itu, saya berterima kasih kepada Tempo Media Group atas kerja sama untuk menggali data, riset, analisis, dan publikasi tentang sejarah perkembangan kota Jakarta selama lima abad terakhir ini.
Kami juga mengharapkan bantuan dari DPRD tentang bagaimana merancang Jakarta sebagai kota global di masa depan. Saya juga berharap kepada sekretaris daerah dan semua organisasi perangkat daerah untuk bekerja sama memikirkan dan menyiapkan payung hukumnya.
Harapan kerja sama dengan Tempo?
Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan ide kreatif untuk mengintegrasikan nilai tradisi dan sejarah dengan arah pembangunan Jakarta menuju kota global. Mari kita memperkuat sinergi dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Jakarta yang mampu bersaing dengan kota-kota besar, kota-kota maju lainnya di dunia.
Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd.
Lahir: Purwokerto, 8 Maret 1967 | Riwayat Pekerjaan: Pj. Gubernur DKI Jakarta; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara; Pjs. Gubernur Kalimantan Utara; Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri | Pendidikan: Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM; Magister Pendidikan UNJ; Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.
Foto 
