Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut terlihat dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelola Data Kabupaten Kediri yang berlangsung di Balai Pengembangan Kompetensi ASN Pemkab Kediri pada 11-26 November 2024. Diklat ini diikuti oleh sekitar 370 peserta dari 344 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Kediri, menandakan betapa pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan data bagi pemerintah daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kediri, Heru Wahono Santoso, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola data yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Heru menjelaskan bahwa di era digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi kemajuan daerah. Data yang terkelola dengan baik memungkinkan pembuatan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Data sebagai pengangkut kebijakan ini harus benar-benar terverifikasi dan valid agar dapat menghasilkan produk kebijakan yang optimal,” ujar Heru saat membuka Diklat Pengelola Data, Senin, 11 November 2024. Ia menambahkan bahwa pengelolaan data yang baik juga akan mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan akurat.
Heru menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antar berbagai produk data, yang harus disesuaikan dan diupdate secara berkala untuk menciptakan informasi yang aktual dan relevan. Data yang dimaksud mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. “Maka dari itu, satu data dan akurasi data menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Nur Miftahul Fuad, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kediri, menambahkan bahwa kegiatan Diklat ini adalah langkah konkret pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi yang terstruktur dan terorganisir. Ia menekankan bahwa kebijakan satu data sangat penting untuk diterapkan di seluruh tingkatan, mulai dari OPD, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
“Penerapan satu data ini menjadi keharusan bagi kita semua untuk mengoptimalkan pengelolaan data,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Nur juga menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laporan tersebut, Pemkab Kediri mencatatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,62 poin, yang merupakan lonjakan signifikan dibandingkan dengan angka sebelumnya yaitu 1,3 poin. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan data dan statistik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri.(*)
