Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFO NASIONAL – PT PLN (Persero) menjabarkan upaya transisi energi yang telah dilakukan saat hadir pada acara Green Energy Buyers Dialogue yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi antara pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Melibatkan perwakilan pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari krisis iklim dapat menimbulkan ancaman serius bagi 280 juta penduduk.
Karena itu, transisi energi sangat penting dilakukan untuk memitigasi perubahan iklim global. “Kita harus beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke sumber energi non-fosil yang nol karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Assistant Secretary of the Treasury for International Markets, U.S. Department of the Treasury, Alexia Latortue—yang juga menjadi perwakilan IPG. Menurut dia, akselerasi transisi energi tidak hanya mampu memberikan dampak positif untuk lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.
”Jelas bahwa transisi ramah lingkungan akan menarik investasi baru ke negara ini. Banyak perusahaan yang hadir sore ini memiliki komitmen dan target net zero mereka sendiri. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mencari sumber energi yang ramah lingkungan, dan negara-negara yang siap menawarkan sumber energi tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif,” tuturnya.
Dalam agenda ini, PLN selaku salah satu perwakilan Pemerintah Indonesia menyampaikan rencana pengembangan ekosistem energi hijau untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan atas keikutsertaan mereka mendukung rencana transisi energi Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi. Berbagai upaya telah dilakukan PLN, seperti pengembangan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT.
Hingga 2023, pengembangan pembangkit telah mencapai 8.786 megawatt (MW). Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.
PLN bersama Pemerintah juga akan terus meningkatkan bauran energi bersih melalui RUPTL dan RUKN. Targetnya, hingga tahun 2040 kapasitas energi di Indonesia akan ditopang oleh EBT sebesar 75 persen dan gas sebesar 25 persen.
”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru lainnya,” tutur Darmawan.
Guna mencapai target ambisius tersebut, PLN telah meluncurkan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Lewat skenario ini, PLN akan membangun Green-Enabling Transmission Line untuk mengakomodasi persebaran sumber EBT di pelosok Indonesia.
PLN menyadari berbagai tantangan dalam dalam menjalankan transisi energi. Mulai dari segi teknis, kebijakan, komersial, dan pendanaan. “Untuk itu kolaborasi yang kuat antar komunitas global sangat dibutuhkan karena PLN tidak bisa menjalankan semuanya dalam suasana kesendirian, perubahan iklim adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama-sama," kata Darmawan. (*)
Foto 
