Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serukan optimistis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tito mengatakan, beberapa lembaga internasional menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terbesar di dunia pada 2045.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya mengajak rekan-rekan untuk optimis tentang prediksi para ahli dan termasuk lembaga-lembaga internasional kredibel itu. Kita ingin menjadi negara nomor empat termaju di dunia,” ujarnya saat menghadiri Temu Karya Nasional sekaligus Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi 2024, di Gedung Ksirarnawa Art Center, Denpasar, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Menurut Tito, Indonesia Emas 2045 bisa terwujud jika seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa bekerja sama. Terlebih, kata dia, sistem desentralisasi yang diterapkan Indonesia memberikan ruang bagi setiap daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan.
“Semua harus bekerja, memiliki visi dan keyakinan yang sama. Nah oleh karena itulah rekan-rekan saya melihat bahwa acaranya menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberian penghargaan dan sanksi yang objektif kepada daerah-daerah. “Saya prinsip dasar, stick and carrot. Berikan punishment ketika tidak baik. Berikan reward ketika baik,” kata dia.
Dalam konteks pembangunan desa, Tito menekankan pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. “Bukan bupati, wali kota, atau gubernur. Bukan Mendagri. Tapi kepala desa dan kelurahan (lurah) yang berhadapan langsung dengan masyarakat di garis depan,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat desa-desa melalui kebijakan yang tepat. Beberapa upayanya yaitu dengan mengalokasikan anggaran desa dan pembuatan regulasi tentang desa.
“Desa bukan lagi sekadar kumpulan komunitas biasa, tapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan,” kata dia. (*)