Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar aksi besar-besaran bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Negara pada 20 Februari 2025. Aksi ini digelar bertepatan dengan pelantikan serentak para kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
#IndonesiaGelap
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebelum aksi dimuali, tagar #IndonesiaGelap ramai di media sosial X. Tagar ini digunakan dalam percakapan para pengguna X mengenai berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Prabowo usai 100 hari pemerintahannya. Puncak penggunaan tagar ini terjadi pada 17 Februari 2025.
Analisis Drone Emprit mencatat percakapan dalam tagar #IndonesiaGelap meraih sebanyak 41.767 mentions dan 9 miliar interaksi di berbagai media sosial.
Tuntutan Aksi
Berikut tuntutan para mahasiswa dalam gerakan ini.
- Menuntut pencabutan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
- Menolak rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis
- Meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemangkasan anggaran
- Menuntut adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perampasan Aset
- Mendesak pencairan tunjangan kinerja dosen ASN
- Meminta pemerintah berhenti membuat kebijakan tanpa riset
- Mendesak efisiensi pada Kabinet Merah Putih
Titik Aksi
Aksi tidak hanya terjadi di Jakarta, BEM SI juga menggelar demonstrasi di beberapa kota:
- Bandung
- Lampung
- Surabaya
- Malang
- Samarinda
- Banjarmasin
- Aceh
- Bali
Ragam Respons Pejabat
"Sebagai sebuah reaksi, kami mendengar, memperhatikan. Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal, bahwa seperti yang di pidato Pak Prabowo, yang juga kalian semuanya dan seluruh jutaan masyarakat sudah mengetahui, bahwa rencana itu dimaksudkan untuk jangka panjang. Bagi Indonesia, termasuk untuk kita semua," - Ketua MPR RI Ahmad Muzani
"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menteri Keuangan. Saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak terhadap pendidikan. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi
KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO
Dianka Rinya Fitriansyah
