Mengenal Sistem Proporsional Tertutup yang Diusulkan Kembali di Pemilu 2024

Wacana perubahan sistem dalam Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup memicu polemik. Isu ini bermula sejak dilakukannya uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Apa itu sistem pemilu proporsional tertutup?
Sistem pemilu proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya, tetapi atas dasar perolehan suara dari partai politik. Artinya, pemilih hanya bisa memilih partai politik peserta pemilu, tidak memilih secara langsung para calon legislatifnya.

Pernah digunakan di Indonesia
Sistem pemilu proporsional tertutup pernah menjadi sistem yang digunakan oleh Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, serta Pemilu 1999.

PDI-P mendukung

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Menurut Hasto, setidaknya ada empat alasan yang membuat PDI-P mendukung wacana ini:

1. Sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan dalam Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.
2. Kongres V PDI-P memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan amanat konstitusi.
3. Mendorong proses kaderisasi di internal parpol dan meminimalisasi kecurangan pemilu.
4. Sistem proporsional tertutup dapat mengurangi biaya pemilu secara signifikan.

Ditentang sejumlah partai
Berbeda dengan PDI-P, sejumlah partai secara tegas menolak wacana penggunaan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Parta-partai ini juga telah menandatangani pernyataan sikap penolakan atas penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang.