Cina Potong Pajak Rp3,3 Kuadriliun untuk Tarik Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina memotong dan memberikan pengembalian pajak hingga mencapai 2,5 triliun yuan atau sekitar Rp5,6 kuadriliun sepanjang 2022 untuk menarik lebih banyak investor.

"Dengan adanya kebijakan itu, maka 1,5 triliun yuan (Rp3,3 kuadriliun) akan dikembalikan secara langsung kepada sektor usaha," kata Perdana Menteri Cina Li Keqiang kepada pers di Beijing seusai penutupan Sidang Parlemen Dua Sesi, Jumat, 11 Maret 2022.

Menurut dia, kebijakan yang tertuang dalam Laporan Kerja Pemerintah tersebut telah disetujui dalam sidang parlemen yang berakhir pada hari itu juga. Tidak dijelaskan jenis pajak yang dipotong.

Menurut dia, pengurangan pajak dan biaya sangat efektif dalam mendukung sektor usaha, khususnya sektor menengah dan kecil di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Hanya dengan menaburi pupuk pada bagian akar, maka daun dan ranting dapat tumbuh subur," ucapnya mengibaratkan.

Menanggapi kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah karena beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pemotongan pajak dan biaya, Li mengklaim pemerintah pusat menyadari tantangan tersebut.

Ia menyebutkan tahun ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah naik sebesar 18 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 9,8 triliun yuan (Rp22,1 kuadriliun).

Li menyatakan bahwa sebagian besar pengembalian pajak akan didanai oleh pemerintah pusat, namun beberapa jumlah tertentu akan dibagi dengan pemerintah daerah.

Dalam temu media lokal dan asing tersebut, PM Li menyatakan bahwa negaranya masih membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing tanpa memedulikan bagaimana pun situasi global.

"Selama menyangkut kebijakan keterbukaan Cina, tidak ada yang berubah," katanya.

Cina akan memanfaatkan sebaik-baiknya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), kesepakatan perdagangan terbesar di dunia yang secara resmi mulai berlaku tahun ini dengan meningkatkan program perdagangan bebas.

Cina akan menyetarakan perlakuan terhadap perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan perusahaan investasi asing agar tetap menjadi tujuan utama investasi asing secara global, katanya.