Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM

6 Desember 2022 | 17.45 WIB

Pekerja Korea Selatan dari serikat pekerja terbesar di negara itu berbaris selama rapat umum untuk mendukung pemogokan yang sedang berlangsung oleh pengemudi truk di dekat Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan 3 Desember 2022. Yonhap/via REUTERS
Perbesar
Pekerja Korea Selatan dari serikat pekerja terbesar di negara itu berbaris selama rapat umum untuk mendukung pemogokan yang sedang berlangsung oleh pengemudi truk di dekat Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan 3 Desember 2022. Yonhap/via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM menurut data pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hingga Senin sore, hampir 100 SPBU kehabisan bahan bakar. Sekitar 60 persen di antaranya berada di provinsi Seoul dan Gyeonggi, wilayah padat penduduk di dekat ibu kota, menurut data Korea National Oil Corp. Angka itu naik dari 21 SPBU yang dikatakan Kementerian Perindustrian kehabisan bahan bakar pada 29 November.

Seperti dilansir Reuters Selasa 6 Desember 2022, hal ini terjadi ketika serikat pekerja nasional Korea Selatan juga melancarkan pemogokan umum untuk mendukung para sopir truk.

Pemogokan para sopir truk atas program upah minimum, yang dimulai pada 24 November, telah melalui dua sesi negosiasi antara serikat pekerja dan pemerintah. Namun, sejauh ini belum ada kata sepakat.

Konfederasi Serikat Pekerja Korea (KCTU) mengatakan pihaknya mengadakan aksi unjuk rasa di 15 lokasi di seluruh negeri, dengan sekitar 25.000 pekerja berserikat hadir sebagai bagian dari pemogokan umum mendukung para sopir truk.

Ketika pasokan bahan bakar dan bahan bangunan menipis, pemerintah Korea Selatan meningkatkan tekanan untuk mengakhiri pemogokan. Pekan lalu, pemerintah mengeluarkan perintah "mulai bekerja" untuk memaksa 2.500 sopir truk yang mogok di industri semen agar kembali beroperasi.

Presiden Yoon Suk-yeol pada Ahad memerintahkan persiapan untuk memperluas perintah itu ke sektor-sektor seperti penyulingan minyak dan pembuatan baja, di mana kerusakan ekonomi tambahan diperkirakan terjadi.

Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan (KFTC) mengatakan pihaknya memulai penyelidikan pekan lalu untuk menyelidiki apakah serikat pekerja truk secara tidak adil menolak untuk bekerja.

"Serikat pekerja tidak bekerja sama dalam penyelidikan," kata seorang pejabat KFTC kepada Reuters pada Selasa.

KCTU, serikat payung di mana serikat pengemudi truk berada, menyebut perintah "mulai bekerja" Presiden setara dengan darurat militer dan mengatakan pemerintah harus bernegosiasi.

Pada salah satu demonstrasinya di dekat depot peti kemas Uiwang, tempat para sopir truk yang mogok sedang berkemah, kepala KCTU Yang Kyung-soo mengatakan para pengemudi truk berada di “garis depan” untuk melindungi kehidupan dan hak-hak pekerja.

Pemimpin serikat anggota memberikan kontribusi keuangan untuk pemogokan yang sedang berlangsung oleh sopir truk.

Protes akan Semakin Meningkat

Lee Bong-ju, kepala serikat pengemudi truk, mengatakan serikat sopir truk akan menaikkan tingkat protes mereka mulai Rabu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Di tengah melonjaknya biaya bahan bakar, sebanyak 25.000 pengemudi truk meminta pemerintah untuk menyediakan sistem pembayaran minimum permanen yang dikenal sebagai “Tarif Pengangkutan Aman”, yang diperkenalkan sementara pada 2020 untuk sebagian kecil lebih dari 400.000 pengemudi truk.

Dalam pemogokan kedua mereka dalam waktu kurang dari enam bulan, para pengemudi truk itu melawan hawa dingin dan narasi pemerintah bahwa mereka dibayar dengan baik sebagai “bangsawan buruh”.

Yoon mengatakan pemerintah tidak akan menyerah pada tuntutan serikat pekerja dan menyamakan pemogokan itu dengan ancaman nuklir Korea Utara. Pemerintah mengatakan akan memperpanjang program saat ini selama tiga tahun lagi.

Pejabat KCTU mengatakan beberapa pekerja di sektor jasa dan konstruksi telah melancarkan "mogok solidaritas", tetapi tidak tahu berapa lama akan berlanjut.

“Dengan berada di sini, kami berharap dapat menghibur para pengemudi truk kami,” kata Park Dae-ku, seorang pekerja yang berserikat di museum sains yang dikelola pemerintah, kepada Reuters. Park mengambil cuti beberapa jam untuk bergabung dengan rapat umum di Uiwang, tetapi tidak berencana untuk mogok kerja.

Aksi demo itu telah mengganggu rantai pasokan Korea Selatan, dan merugikan negara itu 3,5 triliun won dalam pengiriman yang tertunda selama 12 hari pertama, kata kementerian industri pada hari ini.

Kerugian diperkirakan meningkat di beberapa industri, tetapi lalu lintas di pelabuhan telah sedikit meningkat menjadi 69 persen dari rata-rata sebelum pemogokan sejak perintah kembali kerja dikeluarkan, menurut pemerintah.

REUTERS

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus