Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Manuver Tuan Hun Sen

Kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar memicu kontroversi. Menyiapkan legasi sebelum mundur sebagai penguasa Kamboja?

22 Januari 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Myanmar.

  • Kedatangan Hun Sen tanpa konsultasi dengan anggota ASEAN lain.

  • Kamboja menjadi Ketua ASEAN untuk tahun ini.

MENGENAKAN jas biru tua, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar, di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, Jumat, 7 Januari lalu. Kunjungan ini atas undangan Min Aung dan membuat Hun Sen menjadi kepala negara pertama yang datang ke sana sejak kudeta pecah pada Februari tahun lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kunjungan Hun Sen disambut unjuk rasa di beberapa kota di Myanmar. Para demonstran membakar dan menginjak-injak foto Hun Sen. Mereka juga membawa poster bertulisan "Jangan dukung ladang pembantaian lain" dan "Kami tidak membutuhkanmu Hun Sen".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kantor Perdana Menteri Kamboja menyatakan kedua pemimpin membahas dan bertukar pandangan tentang kerja sama bilateral dan multilateral serta perkembangan terbaru di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Tahun ini Kamboja mendapat giliran menjadi Ketua ASEAN.

Hubungan Hun Sen dan Min Aung Hlaing tampak akrab. Sebelum Hun Sen tiba di Myanmar, Min Aung meminta dia menjadi "saudara baptis"-nya. "Min Aung Hlaing bilang kepada Perdana Menteri Hun Sen, bila nanti sang Perdana Menteri menggelar perayaan seperti resepsi pernikahan, dia akan senang diundang sebagai tamu," kata An Khuon Sam Aun, wartawan Kamboja di kantor Perdana Menteri Kamboja, seperti dikutip Fresh News, media online Kamboja yang pro-pemerintah.

Kunjungan itu terjadi di tengah berbagai serangan Tatmadaw, militer Myanmar, terhadap kaum sipil dan kelompok bersenjata di berbagai daerah. Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), kelompok hak asasi manusia Myanmar, menyatakan lebih dari 1.400 orang tewas karena kekerasan militer sejak kudeta, termasuk yang tewas dalam serangan bom, dan ribuan orang dipenjara. Junta militer membantah jumlah korban yang dilaporkan.

Seusai pertemuan itu, kedua pemimpin membuat pernyataan pers bersama. Isinya, antara lain, Min Aung Hlaing memutuskan memperpanjang masa gencatan senjata, yang seharusnya berakhir pada Februari nanti, menjadi hingga akhir tahun dengan semua organisasi etnis bersenjata. Dia juga menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan. Selain itu, Min Aung mendukung digelarnya pertemuan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan.

Yuyun Wahyuningrum, Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), menyatakan kepemimpinan ASEAN dijalankan secara kolektif. Langkah Ketua ASEAN haruslah atas persetujuan anggota ASEAN lain. Tapi kunjungan Hun Sen ini dilakukan tanpa konsultasi dengan negara anggota ASEAN lain. "Kedatangan dia atas nama Kamboja. Hun Sen tampaknya sedang memainkan peran sebagai pahlawan," tutur Yuyun kepada Tempo pada Kamis, 20 Januari lalu.

Yuyun juga menyoroti keputusan junta mengenai gencatan senjata. Menurut dia, gencatan senjata harus dilakukan oleh semua pihak, terutama militer, tapi junta hanya memandang yang harus melakukan gencatan senjata adalah kelompok-kelompok bersenjata. "Tidak ada kemauan politik Tatmadaw untuk menghentikan kekerasan," katanya.

Hun Sen menyatakan kunjungannya itu untuk membantu Myanmar menghindari kekerasan dan perang saudara melalui gencatan senjata serta memberikan bantuan kemanusiaan. Dia menilai mereka yang menentang gencatan senjata berarti menginginkan kematian dan luka-luka perang. "Mereka yang menentang bantuan berarti Anda ingin orang mati kelaparan, tanpa obat-obatan, dan tanpa vaksinasi terhadap pandemi Covid-19," ujarnya.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa ASEAN sudah memutuskan lima butir konsensus dalam pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN di Jakarta tahun lalu. Lima konsensus itu meliputi penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif di antara semua pihak, mediasi yang akan difasilitasi utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Saat itu kursi Ketua ASEAN dipegang Brunei Darussalam. Namun keputusannya tidak diambil oleh Brunei sendiri, tapi oleh ASEAN secara bersama-sama. "Itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh ASEAN. Selama belum ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi lima butir konsensus itu, kami meminta Myanmar diwakili delegasi non-politik," kata Retno kepada Tempo.

Namun Min Aung Hlaing juga menekankan implementasi konsensus itu harus melengkapi lima poin peta jalan Dewan Administrasi Negara, nama resmi junta militer Myanmar. Peta jalan itu secara bertahap terdiri atas pembentukan Komisi Pemilihan Umum, penanganan pandemi, pemulihan bisnis, gencatan senjata nasional, pemilihan umum secara demokratis, dan diakhiri dengan penyerahan pemerintah kepada pemenang pemilu.

Apakah langkah sepihak Hun Sen ini akan mempengaruhi peran ASEAN? "Saya pikir, dengan negara-negara keras kepala seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan kini ditambah Filipina, (posisi) ASEAN akan sukar ditembus oleh Myanmar," tutur Yuyun.

Malaysia, misalnya, menilai Hun Sen berhak mengunjungi Myanmar sebagai kepala pemerintahan Kamboja. "Namun kami juga merasa bahwa, karena dia telah menjabat Ketua ASEAN, dia mungkin dapat berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN lain dan meminta pandangan kami tentang apa yang harus ia lakukan jika pergi ke Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah seperti dikutip Aljazeera.

Manuver Hun Sen ini diduga karena pria 69 tahun itu ingin memberikan semacam legasi selama memimpin ASEAN. Hun Sen telah berkuasa selama 36 tahun dan berencana mundur pada 2028. Awal Desember 2021, dia mendukung putra sulungnya, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja Letnan Jenderal Hun Manet, menggantikannya sebagai pemimpin Kamboja.

“Hari ini saya menyatakan bahwa saya mendukung putra saya menjadi penerus saya, tapi dia tidak dapat melakukannya kecuali melalui pemilihan umum,” ucap Hun Sen pada saat peresmian jalan di Provinsi Preah Sihanouk, seperti dikutip VOA. “Untuk lebih jelasnya, Hun Manet adalah salah satu kandidat untuk menjadi perdana menteri berikutnya dan ayahnya mendukung penuh dia."

Hun Manet, 44 tahun, adalah lulusan West Point yang telah memegang beberapa pos militer penting, termasuk wakil komandan pasukan pengawal perdana menteri dan kepala pasukan kontraterorisme. Meskipun tidak memegang jabatan politik, dia pernah menjadi satu dari 865 anggota Komite Sentral Partai Rakyat Kamboja, partai berkuasa pimpinan Hun Sen. Pada 2018, dia diangkat sebagai satu dari 37 anggota Komite Pengarah Partai, badan pengambil keputusan tertinggi partai, dan ketua sayap pemuda partai tersebut.

Hun Sen mungkin punya kepentingan pribadi dan ingin memberikan legasi di tingkat regional, tapi manuvernya di Naypyitaw berseberangan dengan posisi ASEAN. Jumpa pers bersama Hun Sen dan Min Aung dengan jelas menyatakan junta militer adalah pemerintah Myanmar dan Min Aung sebagai Perdana Menteri Myanmar. Padahal ASEAN tak mengakui kedua hal tersebut sehingga tidak mengundang Min Aung dalam pertemuan-pertemuan kepala negara organisasi regional itu.

Terlepas dari manuver tersebut, peran Kamboja sebagai Ketua ASEAN tetap dibutuhkan untuk mengupayakan terpenuhinya lima konsensus ASEAN. "Tapi, apabila tidak ada upaya luar biasa dari Ketua ASEAN, kita akan begini terus," kata Yuyun. "Kalau begini terus, yang menderita adalah rakyat Myanmar. Rakyatnya akan tertinggal secara kapasitas."

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus