Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS melayangkan subpoena kepada Pentagon dan Kantor Anggaran Gedung Putih pada Senin kemarin dalam penyelidikan pemakzulan Donald Trump.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Subpoena atau panggilan pengadilan dikeluarkan DPR atas aduan whistleblower bahwa Trump menahan bantuan militer US$ 400 juta (Rp 5,7 triliun) untuk Ukraina, demi menjamin janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki saingan politik Joe Biden, dan putranya Hunter, yang duduk di dewan perusahaan energi Ukraina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dana pembayar pajak telah disetujui oleh Kongres untuk membantu Ukraina melindungi dari agresi Rusia.
"Komite sedang menyelidiki sejauh mana Presiden Trump membahayakan keamanan nasional dengan menekan Ukraina untuk mengganggu pemilu 2020 kita dan dengan menahan bantuan militer yang diberikan oleh Kongres untuk membantu Ukraina melawan agresi Rusia, serta segala upaya untuk menutupi masalah ini," menurut pernyataan dari tiga panel DPR yang memimpin penyelidikan, seperti dikutip dari Reuters, 8 Oktober 2019.
Ketika tiga komite kongres mendesak untuk menentukan validitas pengaduan pelapor, yang menuduh Trump membajak kebijakan luar negeri Amerika untuk keuntungan politiknya, presiden terdengar menentang dan terus menyerang para penuduhnya.
"Orang-orang mengerti itu adalah penipuan, itu adalah penipuan, itu adalah perburuan penyihir, dan semua yang kita lakukan adalah terus berjuang untuk rakyat Amerika karena hanya itu yang saya lakukan," kata Trump pada Senin malam di Gedung Putih, dikutip dari New York Times.
Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com
Dengan dikeluarkannya panggilan pengadilan yang baru pada hari Senin, DPR berusaha untuk menggali komunikasi dan catatan lain yang dapat menjelaskan dua pertanyaan seputar penyelidikan pemakzulan, yakni mengapa Gedung Putih memutuskan musim panas lalu untuk tiba-tiba menangguhkan paket bantuan US$ 391 juta (Rp 5,6 triliun) untuk Ukraina, dan apakah itu terkait dengan upaya Trump dan pengacara pribadinya, Rudolph W. Giuliani, untuk menekan Ukraina agar menyelidiki mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr. dan Demokrat lainnya.
Joe Biden adalah pesaing utama dalam nominasi Partai Demokrat untuk menghadapi Trump saat ia berusaha terpilih kembali pada November 2020.
Departemen Pertahanan dan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih harus menyerahkan dokumen pada 15 Oktober, kata komite.
Pentagon siap untuk bekerja dengan Kongres pada pertanyaan terkait bantuan Ukraina, kata juru bicara Pentagon Jessica Maxwell.
Panggilan pengadilan baru mengikuti yang dikeluarkan untuk Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih dalam beberapa minggu terakhir oleh Komite DPR Bidang Intelijen, Pengawasan dan Luar Negeri.
Departemen Pertahanan telah mengantisipasi subpoena, menurut laporan New York Times. Pekan lalu, penasihat umum Pentagon mengarahkan semua kepala departemen untuk mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumen dan materi yang berkaitan dengan bantuan militer ke Ukraina.
"Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, kami siap untuk bekerja dengan Kongres dan pihak-pihak terkait lainnya pada pertanyaan terkait masalah bantuan Ukraina sebagaimana mestinya," kata Letkol Carla M. Gleason, seorang juru bicara Pentagon, pada Senin.
Kantor anggaran tidak membalas permintaan komentar. Komite Alokasi dan Anggaran DPR sedang meninjau beberapa dokumen yang diproduksi oleh kantor anggaran sebagai tanggapan atas permintaan terpisah kedua komite yang dikirim pada akhir September tentang keterlambatan bantuan asing, kata para pembantu pada hari Senin.
Demokrat juga telah memanggil sejumlah diplomat AS ke Capitol Hill untuk memberikan kesaksian tertutup minggu ini ketika mereka membangun kasus pemakzulan terhadap Trump, sementara Gedung Putih mempertimbangkan cara-cara untuk memperlambat proses.
Donald Trump telah membantah dia melakukan kesalahan dalam panggilan telepon 25 Juli di mana dia meminta Zelenskiy untuk bekerja dengan pengacara pribadinya Rudolph Giuliani dan Jaksa Agung AS William Barr untuk menyelidiki Joe Bidens dan putranya.
Foto 
