Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow, ia membahas hasil keputusan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) terkait insiden pesawat MH17.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anwar melalui unggahan di akun Facebook resminya yang diakses di Kuala Lumpur pada Kamis 15 Mei 2025 seperti dilansir Antara, mengatakan pertemuan bilateral yang berlangsung pada Rabu itu menjadi ruang penting untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Pemerintah Rusia mengenai keputusan ICAO.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Malaysia, kata Anwar, tetap dengan pendirian bahwa kebenaran dan keadilan harus terus diperjuangkan Kuala Lumpur menuntut kerja sama semua pihak dalam memastikan penyelidikan yang bebas dan adil. Mereka juga akan terus bersuara secara berprinsip dan tegas demi memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka yang terdampak dengan insiden pilu itu.
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil kepada media di Putrajaya mengatakan Menteri Transportasi Anthony Loke akan segera mengeluarkan pernyataan guna merespons laporan ICAO terkait insiden MH17 dalam waktu dekat.
Saat ini, Kementerian Transportasi sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menyelesaikan draf pernyataan tersebut.
ICAO pada Senin lalu dalam siaran persnya menyatakan bahwa Rusia gagal menjalankan kewajiban berdasarkan hukum udara internasional terkait penembakan jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014 lalu.
Penetapan ICAO itu menjadi yang pertama dalam sejarah guna menyelesaikan perselisihan antara negara anggota di bawah mekanisme penyelesaian perselisihan organisasi.
Dewan sepakat bahwa klaim yang diajukan Australia dan Belanda sebagai akibat penembakan jatuh pesawat MH17 pada 17 Juli 2014 sudah sesuai fakta dan hukum.
Kasus itu berpusat pada tuduhan bahwa tindakan Pemerintah Rusia dalam penembakan jatuh pesawat dengan rudal permukaan-ke-udara di atas bagian timur Ukraina melanggar Pasal 3 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Aturan ini mengharuskan negara-negara menahan diri dalam penggunaan senjata terhadap pesawat sipil yang tengah terbang.
ICAO mengatakan dokumen keputusan formal yang menjabarkan alasan secara fakta dan hukum yang mengarah pada kesimpulan dewan organisasi tersebut akan dikeluarkan pertemuan mendatang.
Seperti dilansir Aljazeera pada Selasa, Badan penerbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengatakan Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di atas Ukraina pada 2014 yang menewaskan seluruh 298 penumpang dan awaknya.
Dengan 38 warga negara Australia dan 196 warga negara Belanda di dalam pesawat tersebut ketika jatuh, kedua pemerintah meminta Rusia untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut dan membayar ganti rugi. Namun, Rusia secara konsisten membantah terlibat dalam jatuhnya pesawat tersebut.
Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp mengatakan, keputusan itu tidak akan mengembalikan para korban ataupun mengobati duka keluarga dan rekan yang ditinggalkan. Akan tetapi, keputusan ICAO merupakan pintu masuk untuk menggugat agar pihak-pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
”Keputusan ICAO ini penting untuk langkah kita berikutnya,” kata Veldkamp. Di Belanda, setiap 17 Juli diperingati sebagai hari berkabung nasional. Nama-nama 298 korban pesawat MH17 dibacakan secara lantang dan warga mengheningkan cipta.
Sementara Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan keputusan ICAO mengukir sejarah, dengan keadilan semakin dekat kepada para korban MH17. ”Kami mendorong Rusia berlaku adil, sesuai dengan ketentuan hukum internasional,” ujar Wong.
Kementerian Luar Negeri Australia meminta Rusia bertanggung jawab dan melakukan pembenahan atas perbuatan mereka yang keterlaluan.
Menurut Australia, semua harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. ICAO masih mengukur jenis langkah pertanggungjawaban yang bisa diambil oleh Rusia.
Lembaga di bawah PBB itu tidak memiliki kekuatan pidana, hanya menetapkan standar aturan penerbangan internasional yang wajib dipatuhi oleh 193 negara anggotanya.
Pilihan Editor: Malaysia Berkomitmen Mencari Keadilan atas Tragedi Jatuhnya MH17
Foto 
