Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Korea Selatan telah melarang mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dituduh melakukan pengkhianatan, meninggalkan negara tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir ikbc.co.kr pada Kamis 5 Desember 2024, Departemen Investigasi Publik dari Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan larangan bepergian terhadap mantan Menteri Kim melalui Kementerian Kehakiman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah meninjau pengaduan tersebut, jaksa berencana memutuskan apakah akan menyelidiki secara langsung atau mengirimkannya ke polisi.
Dalam kesempatan terpisah, Woo Jong-soo— kepala Markas Besar Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional— mengungkapkan bahwa dia juga memerintahkan larangan darurat menyusul rumor mantan Menteri Kim Yong-hyun melarikan diri ke luar negeri.
“Selain larangan bepergian darurat, saya memerintahkan bahwa jika ada tindakan mendesak yang harus diambil, tindakan tersebut harus segera ditinjau dan diterapkan,” kata Woo Jong-soo.
Anggota Partai Demokrat Korea mencurigai mantan Menteri Kim, yang tidak hadir dalam penyelidikan mengenai masalah darurat militer, menduga ia sedang atau mungkin berusaha melarikan diri ke luar negeri.
Perwakilan Park Seon-won dari Partai Demokrat menyatakan, “Mantan Menteri Kim menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri. Tampaknya penerbangan tersebut akan dilakukan hari ini.”
Ia juga memposting di SNS-nya, "Penerbangan Kim Yong-hyun ke luar negeri sudah pasti," katanya, menambahkan, "Kita harus segera meminta larangan meninggalkan negara itu."
Mantan Menteri Kim, yang diketahui mengusulkan penerapan darurat militer, mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri sehari sebelumnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah menerima pengunduran diri Kim Yong-hyun. Presiden Yoon hari itu juga dan menunjuk duta besar negara itu untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai menteri pertahanan baru.
Ia juga bertanggung jawab mengerahkan militer untuk mengepung gedung parlemen Korea Selatan, untuk mencegah anggota Majelis Nasional membatalkan darurat militer. Namun, pasukan yang mengepung gedung parlemen gagal mencegah masuknya 192 anggota parlemen asal oposisi yang langsung membatalkan darurat militer setelah berlangsung selama tiga jam.
Pilihan Editor: Menhan Korea Selatan Mundur Usai Darurat Militer Dicabut
Foto 
