Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisi Eropa diminta segera mendesak Israel untuk memenuhi kewajiban HAM di Gaza di bawah EU/Israel Association Agreement, yakni sebuah pakta ekonomi yang menjadi dasar terbangunnya hubungan antara Brussels dan Yerusalem Barat. Desakan itu disuarakan oleh pemimpin dari Irlandia dan Spanyol untuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui sepucuk surat pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sangat waswas dengan memburuknya situasi di Gaza yang disebabkan serangan Israel, khususnya dampak krisis yang berlangsung saat ini terhadap warga Palestina tak berdosa, anak-anak dan perempuan,” demikian pernyataan bersama Taoiseach Irlandia Leo Varadkar dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
Kedua perdana menteri itu menyoroti dalam EU/Israel Association Agreement tertulis agar menghormati HAM dan prinsip-prinsip demokrasi yang penting dalam sebuah hubungan. Jika Uni Eropa menemukan prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka perlu dipertimbangkan diambil tindakan nyata oleh Komisi Eropa.
“Penerapan solusi dua negara hanya satu-satunya cara untuk memastikan siklus kekerasan ini tidak terulang lagi,” kata Varadkar dan Sanchez, yang juga berkeras Uni Eropa punya sebuah tanggung jawab untuk mengambil langkah nyata dalam menjawab kenyataan yang terjadi ini
Seruan bahwa Israel berhak membela diri hanya bisa diwujudkan kalau sejalan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip perbedaan, proporsionalitas dan pencegahan. Saat yang sama, Varadkar dan Sanchez juga meminta Hamas membebaskan warga negara Israel yang disandera.
“Memperluas operasi militer Israel sampai ke Rafah merupakan ancaman serius yang dihadapi masyarakat internasional,” kata Varadkar dan Sanchez, merujuk pada rencana serangan darat, yang sudah dikecam secara luas bahkan dengan sekutu-sekutu Israel dari negara-negara Barat, termasuk pucuk pimpinan di Amerika Serikat dan Eropa.
Sebelumnya pada Senin, 12 Februari 2024, Afrika Selatan sudah melayangkan permintaan mendesak agar Pengadilan Internasional agar mencari tahu apakah rencana serangan ke Rafah melanggar hak-hak warga Palestina di Gaza lebih lanjut. PBB dan sejumlah kelompok HAM memperingatkan hampir satu juta warga Palestina dievakuasi dari sejumlah tempat untuk berlindung ke Kota Rafah karena tak ada tempat tersisa bagi mereka untuk melarikan diri ke luar perbatasan.
Sumber: RT.com
Pilihan editor: Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
