Mahathir Desak Reformasi Hak Veto 5 Negara di PBB, Apa Isinya?

Mahathir mengatakan pemimpin negara-negara besar harus diberi tahu mereka tidak bisa mendesakkan perubahan pemerintah di negara lain ketika mereka bahkan tidak mau bersikap demokrasi di PBB.

“Itu bukan hal yang bagus. Itu hipokrit. Di satu sisi, Anda mengatakan semua harus demokratis, lalu Anda menyebabkan terjadinya pergantian pemerintahan dan menimbulkan banyak perang sipil untuk mencapai demokrasi,” kata Mahathir seperti dikutip Straits Times pada 29 September 2018.

Baca:

JK Minta Komitmen PBB Selesaikan Konflik Palestina - Israel

Mahathir melanjutkan,”Tapi di sini, kamu hanya perlu menyerahkan hak veto tapi mereka tidak mau melakukannya.” Mahathir mengatakan ini dalam jumpa pers di markas PBB di New York seusai memebrikan pidato di sidang umum PBB pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat.

Mahathir menjelaskan ini menanggapi pertanyaan dari media mengenai harapannya untuk reformasi di PBB, yang sudah pernah disuarakannya sebelum ini dan tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Menurut situs News.UN.Org, Mahathir mengatakan ada yang salah dengan pola pikir dan sistem keyakinan yang dianut pemimpin negara-negara saat ini. "Kita masih meyakini konflik antar negara dapat diselesaikan lewat peperangan."

Baca:

Wapres JK: PBB akan Usang Jika Tak Melakukan Reformasi

Dalam pidatonya di PBB, Mahathir menyerukan dominasi lima negara dan hak vetonya diakhiri. Kelima negara ini terdiri dari Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Mahathir menyarankan hak veto harus didukung oleh dua negara anggota tetap DK PBB dan tiga anggota tidak tetap. Majelis Umum PBB lalu memberikan dukungan dengan suara mayoritas sederhana.

Mahathir telah menyampai saran ini saat terakhir kali menghadiri sidang Majelis Umum PBB pada 2003.

Menurut Channel News Asia, Mahathir juga mengatakan,”Saat saya bicara di sini pada 2003, Saya menyayangkan dunia telah kehilangan arah. Saya mengeluhkan fakta negara-negara kecil terus menerus tergantung pada kebaikan negara besar.”

Baca: 

Cina dan Rusia Serang Trump di Sidang Umum PBB

Menurut Mahathir, kondisi dunia saat ini lebih buruk dari 15 tahun lalu karena,”Terjadi guncangan ekonomi, sosial dan politik.”

Soal isu Laut Cina Selatan, Mahathir mengatakan Malaysia tidak terlibat dalam sengketa dengan negara manapun. “Kepentingan kami adalah jika Laut Cina Selatan dan Selat Malaka terbuka, termasuk untuk jalur kapal perang, tapi tidak untuk pangkalan, maka itu bagus bagi kami.” Menurut Mahahtir, Malaysia adalah negara dagang sehingga membutuhkan jalur transportasi barang dari dan ke negara-negara mitra dagang di Asia Tenggara. Ini merupakan pertama kalinya Mahathir berpidato di PBB setelah memenangi pemilu Malaysia pada Mei 2018.