Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan utusan khusus PBB Richard Falk menyebut gelombang aksi pembakaran al Quran di Swedia dan Denmark adalah sebuah sebuah bias dari sayap kanan anti-imigran yang telah tumbuh lebih kuat secara politik. Bagi Falk, tujuan apapun tidak bisa dibenarkan dengan membiarkan kelompok-kelompok radikal itu membakar salinan al-Quran
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Saya melihat ini tidak ada tujuan yang konstruktif. Saya rasa ada alasan kuat untuk tindakan semacam ini dilarang,” kata Falk.
Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok-kelompok sayap kanan telah menodai dan mendorong kecaman dari umat muslim seluruh dunia karena insiden pembakaran sejumlah salinan al-Quran di Denmark dan negara tetangganya Swedia. Banyak seruan yang meminta tindakan seperti ini dihentikan.
Sebelumnya pada akhir Juli 2023, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengaku pihaknya telah melakukan dialog dengan mitranya dari Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Dalam dialog itu, kedua negara mengakui kondisi saat ini sudah membahayakan dan sejumlah kebijakan perlu diperkuat demi ketahanan.
Kristersson meyakinkan pihaknya sudah mengeluarkan perintah agar menyisiri lagi sejumlah perubahan hukum kebebasan berpendapat di Swedia. Sedangkan pemerintah Denmark mengatakan sedang mengeksplorasi kemungkinan melakukan intervensi pada situasi-situasi khusus, bukan hanya dalam koridor perlindungan secara konstitusi soal kebebasan berekspresi.
Dewan Keamanan PBB pada 25 Juli 2023, sudah mengadopsi sebuah resolusi bahwa semua tindakan kekerasan terhadap kitab Suci al-Quran sama dengan melanggar hukum internasional.
Saat ditanya soal kemungkinan mengapa ada serangkaian serangan terhadap al-Quran, Falk menduga hal itu mungkin terkait langkah Swedia yang ingin bergabung ke NATO. Status keanggotaan Swedia di NATO saat ini sudah semakin dekat setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk meneruskan ke tahap ratifikasi parlemen.
Sumber: middleeastmonitor.com
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
Foto 
